TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DAN TRANSMISI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR…
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menetapkan larangan pembuatan, peredaran, dan/atau penyebaran materi pornografi, termasuk melalui media elektr…
IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS BAGI INDEPENDENSI DAN PERCEPATAN …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kehadiran Dewan Pengawas menimbulk…
IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH TAMPUNGAN BANJIR PADA WILAYAH PESISIR TRUMON KABU…
Banjir merupakan fenomena luapan air yang menutupi daratan dan menimbulkan berbagai kerugian, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga keselamatan manusia. Kabupaten Aceh Selatan, khususnya wilayah pesisir Trumon, memiliki curah hujan tinggi dan kondisi topografi yang bervariasi sehingga rentan mengalami banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi berupa pembangunan tampungan banjir sementara sebagai solusi penanganan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi daerah …