ANALISIS MULTIDIMENSI KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 24–59 BULAN DI WILAY…
Latar Belakang: Kabupaten Aceh Selatan mengalami lonjakan prevalensi stunting dari 27,3% (2021) menjadi 40,2% (2023), melampaui ambang krisis WHO (>20%), dan tetap tinggi pada 34,2% (2024), berlawanan dengan tren nasional yang menurun. Tujuh kecamatan ditetapkan sebagai lokus stunting berdasarkan SK Bupati Nomor 358 Tahun 2023. Tujuan Penelitian: Menganalisis pengaruh multidimensi meliputi enabling determinants (Resources, Norms), underlying determinants (Food, Practices, Services), dan immed…
- Fakultas Kedokteran Magister Kesehatan Masyarakat, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AKIBAT TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK …
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme Altenatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dalam hal ini para pihak memilih mekanisme mediasi. Mekanisme ini digunakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah akibat tumpang tindih Sertipikat Hak Milik di Kota Banda Aceh yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, penyeles…
EVALUASI KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PUBLIK PADA PASAR TRADISIONAL PAJAK PAGI…
Abstrak
Pasar Tradisional merupakan sarana penting penunjang kegiatan ekonomi lokal, terutama sebagai wadah interaksi sosial dan transaksi sehari-hari. Salah satu pasar tersebut adalah Pasar Pajak Pagi Kutacane, Pasar rakyat terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara, yang berperan penting dalam menjaga sirkulasi ekonomi dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Namun, kondisi fisik dan tata ruang pasar ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti sistem drainase yang belum optimal, penataan …
ERROR IN JUDICANDO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 991K/PDT.SUS-HKI/2022
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat jo. Pasal 50 ayat (1) yang menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Faktanya, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang mengandung kesalahan da…
