PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN PLAYBOX ATAS RNKERUSAKAN KEPEMILIKAN BARANG INVEN…
Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen manyatakan bahwa hak untuk mendapat perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Namun, dalam praktiknya masih
terdapat konsumen yang tidak beritikad baik sehingga merugikan pelaku usaha
Playbox.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertanggung jawaban
konsumen terhadap pelaku usaha Playbox atas kerusakan barang, untuk
menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerusa…
KEDUDUKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DALAM UPAYA PERL…
Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) merupakan bentuk persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah memperoleh penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Secara normatif, kewajiban pelaksanaan informed consent telah diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenag…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR RNTERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui pemberian hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27, kewajiban pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak jaminan fidusia menurut Pasal 11 jo. Pasal 14, serta pemberian kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan hak parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Secara normatif pengaturan tersebut …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
