PENGARUH ULASAN PELANGGAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN O…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ulasan pelanggan dan
kualitas layanan terhadap keputusan pembelian online dengan kepercayaan
konsumen sebagai variabel mediasi, pada pengguna Shopee yang membeli produk
Make Over di Banda Aceh. Penelitian bersifat kuantitatif kausal dengan 168
responden yang dipilih melalui purposive sampling, dan data dianalisis
menggunakan SEM-PLS (SmartPLS). Hasil menunjukkan ulasan pelanggan dan
kualitas layanan berpengaruh positif signifi…
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING YANG DIPAK…
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana (prinsip non-punishment of victims). Namun dalam praktiknya, perempuan korban t…
DIGITALISASI LAYANAN MELALUI APLIKASI TRING PADA PT PEGADAIAN SYARIAH UPS PUNGE
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis di PT Pegadaian (Persero) khususnya pada unit Pegadaian Syariah UPS Punge, serta berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman langsung di lapangan, dan pembahasan mengenai penerapan digitalisasi layanan melalui aplikasi TRING! by Pegadaian, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem pelayanan jasa keuanga…
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN DIBIDANG PERDAGANGAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS …
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SABANG
kawa
Hendra Setiawan*
Azhari Yahya**
Nurdin MH***
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
Undang-undang tersebut menetapkan Kawasan Sabang sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KPBPB m…