PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM PEN…
Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena melibatkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap korban, baik eksploitasi seksual, ekonomi, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Pengaturannya secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang penegakan hukumnya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTO…
Perkembangan teknologi dalam bidang keuangan telah mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non-tunai, salah satunya melalui penggunaan kartu kredit. Namun, dalam praktiknya tidak semua produk kartu kredit yang beredar di masyarakat telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang kartu kredit yan…
PENDEKATAN SEMIOTIKA DALAM KONSERVASI MASJID PENINGGALAN KERAJAAN ACEH, STUDI…
Masjid Tuha Ulee Kareng Banda Aceh berusia 200 tahun telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Kondisi eksisting bangunan mengalami kerusakan sehingga memerlukan konservasi untuk menjaga nilai historis, filosofis, dan identitas arsitektur lokal. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendukung SDGs 11.4 melalui pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng, menanggapi perubahan dan kerusakan bangunan, ancaman hilangnya nilai historis dan identitas budaya, serta menurunnya pemahaman masyarakat terhadap war…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKAWINAN SIRI
Perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi menempatkan
perempuan pada posisi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena
ketiadaan bukti autentik status perkawinan menyulitkan korban mengakses
perlindungan hukum. Fenomena ini menciptakan celah hukum yang merugikan
perempuan, padahal Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah hadir sebagai instrumen yang
tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga memberikan perli…
PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI TAHUN ANGGARAN 2025 DAN DETERMINANNYA…
ABSTRAK
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja menargetkan
penghematan nasional Rp306,7 triliun, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah
(TKD) sebesar Rp50,5 triliun. Kebijakan ini, bersamaan dengan pergantian kepala
daerah hasil Pilkada serentak 2024, mendorong pemerintah daerah melakukan
Perubahan APBD secara masif pada Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini
bertujuan menganalisis pengaruh Kebijakan Efisiensi Belanja (Inpres No. 1/2025),
SiLPA, PAD, dan per…
