KEDUDUKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DALAM UPAYA PERL…
Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) merupakan bentuk persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah memperoleh penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Secara normatif, kewajiban pelaksanaan informed consent telah diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenag…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR RNTERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui pemberian hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27, kewajiban pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak jaminan fidusia menurut Pasal 11 jo. Pasal 14, serta pemberian kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan hak parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Secara normatif pengaturan tersebut …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PERAN AGEN DALAM MENJUAL PRODUK INSPIRA KEPADA CALON INVESTOR PADA OT BRI LIF…
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran agen dalam memasarkan
produk BRILife Inspira kepada calon nasabah PT BRI Life, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Agen memiliki peran yang sangat sentral dalam proses pemasaran BRILife
Inspira. Produk ini secara khusus didistribusikan hanya melalui jalur
keagenan, bukan melalui kanal digital langsung. Hal ini menunjukkan
bahwa BRI Life meyakini bahwa produk asuransi jiwa whol…
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Keuangan dan Perbankan (D3), Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RN(…
Pemidanaan terhadap anak mengedepankan diversi seperti yang diatur
dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA dan Pasal 112 KUHP Nasional, akan tetapi
dalam praktiknya masih terdapat disparitas pemidanaan terhadap anak dalam
perkara tindak pidana pencurian. Hal tersebut bertentangan dengan jaminan
perlindungan dan hak hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan
hakim terhadap anak pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian d…
