Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN (SUATU PENELITIAN PADA PERU…

NUR AFNI

NUR AFNI 2021 ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN (Suatu Penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Vi,60).,pp.,bibl.tabl Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Pasal 362 KUHP menerangkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara me…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN…

AZIZTA LUHUR WICAKSONO

ABSTRAK Azizta Luhur Wicaksono, 2021 PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66),pp.,bibl.,tabl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa"Ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian…

PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAH…

POPPY EKA ALFIONITA

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sesuai dengan yang tercantum pada ayat (1) adalah perluasan daripada alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik tidak jarang ditemui k…

TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…

FATIMAH ZUHRA

Tindak pencurian hewan ternak merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana yang menyatakan bahwa “pencurian ternak” termasuk pencurian dengan pemberatan. Meskipun telah diatur dalam ketentuan pidana, pada tahun 2024-2025 kasus pencurian hewan ternak masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pida…

ANALISIS KONDISI PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE SURFACE DISTRESS INDEKS …

MAULANA RIFKY A AZIS

Kualitas jalan yang baik sangat diperlukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta kelancaran dalam menunjang aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat. Namun, kondisi jalan pada umumnya rentan mengalami kerusakan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh cuaca ekstrem, beban lalu lintas yang berat, kondisi tanah dasar, serta kurangnya pemeliharaan jalan secara berkala. Tingginya mobilitas kendaraan pada Ruas Jalan Simpang BPKP – Simpang 7 Ulee Kareng meny…

KORELASI PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN DENGAN PERILAKU P…

DINDA RIZKA AZIZAH

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan lingkungan dan sikap peduli lingkungan dengan perilaku peduli lingkungan mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2022 di Universitas Syiah Kuala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2022 di Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 67 orang. Pengumpulan data penelitian ini dila…

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA SUB BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI KANTOR W…

Amirah Sakinah

PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PE…

Eka Perdana Putra

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain. Pada pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan putusan tentang perkar…

TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN TANPA MEMILIKI HAK OLEH RESIDIV…

DINDA SAJIDAH

Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/PID.B/2023/PN.SKL memutus perkara atas terdakwa yang melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak dan dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan permasalahannya adalah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan isi pasal 486 KUHP dan ketidaksesuaian pertimbangan hakim d…

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …




    SERVICES DESK