Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MUA…

Raudhatul Jannah

Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan bahwa mengenai hasil ikan pemeliharaan, penggarap tambak mendapatkan bagian hasil minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini un…

WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI…

MUHAMMAD FATHUR RAHIM

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal ini menjadi salah satu dasar bagi para pelaku usaha marketplace untuk melakukan perdagangan melalui aplikasi online, salah satunya adalah PT. Shopee Internasional Indonesia (Shopee). Namun, walaupun sudah diatur secara jelas, masih terdapat wanprestasi yang ter…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIR…

DWIYANTI

Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Namun dalam kenyataannya CV. Perdana Express menggunakan aturan tambahan yang…

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FI…

SYAHRUPAL

Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan huku…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK PADA TOKOPEDIA

Ray Agustin

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Tokopedia selaku penyelenggara jasa layanan jual beli elektronik juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam transaksi ju…

WANPRESTASI KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMP…

RADINAL ALAM

ABSTRAK RADINAL ALAM WANPRESTASI KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN 2022 PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMPAT PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77),pp,.tabl.,bibl. Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa" Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untu…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR…

MUHAMMAD FAUZAN RIZQULLAH

M. Fauzan Rizqullah, 2022 ABSTRAK WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 77), pp., bibl., tabl., App. A. Malik Musa, S.H., M.Hum. Setiap perjanjian pastinya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari terjadinya wanprestasi. Menurut Surat Perjanjian Jual Beli Ten…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENG…

Riki Saputra

Pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, namun dalam penyelesaian wanprestasi antara PT OTO Multiartha Kota Medan dan debiturnya masih terdapat hambatan yang terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanj…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV.SULTAN A…

RIZKI MUNANDAR

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataanya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Sultan Aceh Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadai mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil p…


    SERVICES DESK