Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA PROYEK…

CUT MELLY HILLIRIKIRJA

Kecelakaan kerja kerap terjadi pada pembangunan konstruksi salah satunya terjadi pada pembangunan konstruksi gedung, maka dari itu perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan konstruksi sangat perlu diterapkan, hal ini dapat meminimalisir dan menghindari risiko kecelakaan kerja pada sebuah proyek, kurangnya pengetahuan tentang Keselamatan konstruksi umumnya dikarenakan masih adanya anggapan bahwa program K2 hanya akan menjadi beban tambahan pada perusahaan. Oleh karna itu perlu diterapkan Siste…

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DISERTA| PENGANCAMAN (SUATU PENELITIAN DIWILAYAH…

Cut Ruwie Elvina

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan yang disertai pengancaman, hambatan yang dialami penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemerasan yang disertai pengancaman, dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pemerasan disertai yang pengancaman di Wilayah Jantho. Data penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dta seluruh…

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…

Mujiburrahman

ABSTRAK MUJIBURRAHMAN (2023) TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55)pp.,bibl.,tabl.App Nurhafifah,S.H.,M.Hum. Larangan terhadap pencurian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta/benda dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis. …

DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …

Sitti Uswatul Hasanah

ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT…

TI NUR ZAIDA

menentukan bahwa penyidik adalah 1. Atasan yang Berhak Menghukum, 2. Polisi Militer, 3. Oditur. Serta pada ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus dalam tindak…

PENGARUH INTEGRITAS, BUDAYA ORGANISASI DAN KETERIKATAN KARYAWAN TERHADAP KINE…

Rismayati

Riset ini bertujuan untuk meneliti pengaruh integritas, budaya organisasi dan keterikatan Pegawai terhadap kinerja Pegawai serta dampaknya terhadap kinerja pengadilan tinggi banda aceh. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang berjumlah 22 Pengadilan Tingkat Pertama yang berjumlah 579 orang pegawai. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik proportionate stratified rundom sampling dengan menggunakan bantuan rumus slovin sehingga di…

TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …

MUTIA RAHMAH

ABSTRAK MUTIA RAHMAH, (2023) TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang) Fakultan Hulum Universitas Syiah Kuala (iv,65).,pp.,tbl.,bibl.,app. Mukhlis S.H., M.Hum Pasal 194 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 1 Milyar rupiah…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIA…

YURICO AZI UTARI

Pasal 158 Jo pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 ( seratus milyar rupiah ). Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Neger…

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADA…

Adji Abdillah

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) ABSTRAK Adji Abdillah Mohd. Din * Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ** *** Pidana percobaan merupakan alternatif pemidanaan sebagai pengganti pidana penjara yang sudah lama diatur dalam KUHPidana Indonesia. Pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berdampak baik bagi terdakwa karena memiliki manfaat serta penerapan pidana ini sejalan dengan t…

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM…

M. Fadhil Ferdika

ABSTRAK M. FADHIL FERDIKA ( 2023) TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 55 ), pp.,tabl.,bibl.,app. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mengggunakan nama palsu atau sifat palsu atau ti…


    SERVICES DESK