Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARA…

Muhammad Ilham

Narapidana lanjut usia berhak mendapatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Namun pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus bagi narapidana lanjut usia belum dapat terpenuhi secara komprehensif untuk dapat terlaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemenuhan hak pelayanan kesehatan dalam rangka …

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN …

Teuku Rulianda Zhafirin

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN Teuku Rulianda Zhafirin* Sri Walny Rahayu** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang melibatkan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga bertanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun, terdapat masalah ketika…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK …

Muhammad Ridho

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Muhammad Ridho* Ida Keumala Jeumpa** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di bidang pidana yaitu berdasarkan pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten…

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH DI K…

Adiyat Al - Kautsar

Notaris di Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik notaris. Hal ini tentu saja dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Banda Aceh. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kota Banda Aceh merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 70 U…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PE…

Elmalia Zahara

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah indonesia wajib memiliki izin e…

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI B…

Ichsan Rizky

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan akta autentik untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana diberikan wewenang tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be…

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KE…

Atifa Ummikalsum

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS Atifa Ummikalsum Yanis Rinaldi Teuku Abdurahman Abstrak Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”, Dewan Kehormatan Pusat membatasi 20 akta perhari bagi Notaris dalam membuat akta…

KEWENANGAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Devi Safliana

ABSTRAK KEWENANGAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PIDANA Devi Safliana* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** Abstrak Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan kewenanangan penyitaan hanya dimiliki oleh penyidik, namun pada tataran praktik hal tersebut tidak selalu relavan untuk dioperasionalkan. Adakalanya penemuan alat bukti dan barang yang berhubungan dengan tindak pidana …

PEMBIMBINGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI…

Dhiya Maqdisa

Pembimbingan terhadap anak binaan didefinisikan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 23 bahwa peran pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, termasuk anak binaan. Pada praktiknya klien pemasyarakatan yang telah dibina masih melakukan tindak pidana pencurian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Sist…


    SERVICES DESK