Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA
Pengarang
Juwakir - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Iskandar A. Gani - 196606161991021001 - Dosen Pembimbing I
Yanis Rinaldi - 196903111994031005 - Dosen Pembimbing II
Eddy Purnama - 196205261989031002 - Penguji
Yusri Yusuf - 195808251986021002 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2003201010039
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI
PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH
PIDIE JAYA
Juwakir
Iskandar A. Gani
Yanis Rinaldi
ABSTRAK
Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah
dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro,
pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya
pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Walaupun masih tumbuh positif,
pertumbuhan ekonomi Aceh juga makin melambat sehingga munculnya problematika
baik dari eksernal terlihat dalam sistem penataan aset daerah yang belum berjalannya
sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya
sistem pengelolaan yang belum berbasis kinerja yang berdampak kepada pemborosan
anggaran daerah dan penerimaan PAD yang masih rendah.
Tujuan penelitian ini berupa mengevaluasi Pelaksanaan DPRA dalam
menyelesaikan aset pemekaran wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mencari
solusi dari hambatan dalam pelaksanaan Penyelesaian Aset Pemekaran wilayah
Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mengetahui seperti apa upaya DPRA dalam mengatasi
kendala penyelesaian aset pemekaran daerah di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
yuridis empiris, data yang diperoleh adalah data primer melalui wawancara di
lapangan, data yang diperoleh dilakukan analisa data melalui pendekatan kualitatif
dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang dilakukan terhadap
responden dan laporan data serta data skunder melalui penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur fungsi dan peran Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh berperan pada proses penyelesaian sengketa barang milik daerah yang
didalamnya mengatur mulai dari proses Yuridis, Pemeriksaan (Audit), Inspeksi,
Supervisi, bahkan pada Pemantauan (Monitoring) tahunan yang akan dilaporkan
nantinya berjalan dengan semestinya. Terdapat hambatan terutama pada sisi
eksernal yakni sistem penataan aset daerah yang belum berjalannya sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya sistem pengelolaan
keuangan, dan secara internal dilandasi pada faktor struktural yaitu sebab-sebab yang
berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, persoalan geografis
dan faktor sejarah, dari faktor data yaitu permasalahan yang disebabkan oleh data yang
berkaitan dengan kelengkapan aset-aset yang akan diserah-terimakan, yang
diupayakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Intensifikasi dan
ekstensifikasi, Meningkatkan koordinasi, Pembuatan Qanun-qanun tentang sumbersumber
pemanfaatan,
Melakukan
pengawasan
dan
kontrol.
Saran
terhadap
hal
ini
diantaranya
penunjangan
teliterasi
terkait
seperti
apa
dan
tahapannya
diharapkan dapat berkembang sesuai dengan aspek kebutuhan
perkembangan daerah, perlunya penyuluhan bersifat langsung pada pelaksana dan
masyarakat agar terjalin pemahaman yang berkesinambungan, melakukan kontrol ke
setiap daerah yang memiliki aset dalam jangka waktu yang jelas menjadi pemicu
penting agar masyarakat memahami dan menghindari penyelewengan aset oleh oknum
yang tidak bertanggung jawab, dan pengelolaan dana aset sudah bisa diminimalisir
minimal dengan menghemat biaya pengelolaan barang aset yang dirasa tidak dipakai
dalam jangka waktu panjang seperti lahan kosong.
Kata Kunci : Penyelesaian Aset Pemekaran Daerah, Pengeolaan Barang Milik Aceh
THE EXISTENCE OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF ACEH AS THE MANAGER OF ACEH REGIONAL EXPANSION ASSETS IN THE PIDIE JAYA REGION Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRACT In Article 32 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is determined that the formation of regions in the form of regional expansion and regional mergers, related to regional expansion, Macro, development in Aceh is characterized by a large poverty rate, high unemployment, and inequality between regions. Although it is still growing positively, Aceh's economic growth is also slowing down so that problems arise both externally and externally seen in the regional asset structuring system that has not been running in accordance with the provisions of the applicable laws, the management system that is not yet optimal performancebased which has an impact on the waste of the regional budget and low PAD revenue. The purpose of this research is to evaluate the implementation of the DPRA in completing the expansion assets in the Pidie Jaya Regency area, to find solutions to obstacles in the implementation of the Settlement of Expansion Assets in the Pidie Jaya Regency area, to find out what the DPRA's efforts are like in overcoming obstacles to the settlement of regional expansion assets in the Pidie Jaya Regency area. The research method used in this study is a type of empirical juridical research, the data obtained is primary data through interviews in the field, the data obtained is analyzed through a qualitative approach using deductive and inductive methods carried out on respondents and data reports and secondary data through literature research. The results of the study show that Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the functions and roles of the Aceh People's Representative Council in the process of resolving disputes over regional property which regulates starting from the Juridis process, Audit, Inspection, Supervision, and even Monitoring (Monitoring) that will be reported will run properly. There are obstacles, especially on the external side, namely the regional asset management system that has not been running in accordance with the provisions of the applicable laws, the financial management system has not been optimal, and internally based on structural factors, namely causes related to power, formal authority, general policies, geographical problems and historical factors, from the data factor, namely problems caused by data related to the completeness of the assets that will be handed over, which the government and the Aceh People's Representative Council are striving for with intensification and extensibilization, improving coordination, making Qanun-qanun on sources of utilization, conductingsupervision and control. Suggestions for this include what kind of related literacy support and its stagesare expected to develop in accordance with the aspects of regional development needs,the need for direct counseling to implementers and the community so that there is acontinuous understanding, controlling each region that has assets within a clear periodof time is an important trigger so that the community understands and avoidsmisappropriation of assets by irresponsible individuals, And asset fund managementcan be minimized to a minimum by saving the cost of managing asset goods that arenot used in the long term such as vacant land. Keywords: Settlement of Regional Expansion Assets, Management of Aceh's Property
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DI BANDA ACEH TEMA : ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR (Indra Kurniawan, 2024)
KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018)
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT BATEE TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) PIDIE (Masykur, 2021)
PENGARUH PENEMPATAN DAN IKLIM ORGANISASI SERTA INTENSIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Darwisman, 2016)
PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KEEFEKTIFAN PENGAWASAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH ) (Rizki Hafnida, 2024)