Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DESAIN PROTOTIPE BOOST CONVERTER UNTUK LAMPU LED PJU PADA SISTEM PLTS

NAJMUS TSAQIB

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menghasilkan tegangan searah yang tidak stabil sehingga tidak dapat menghidupkan beban lampu LED PJU 36V dengan daya 30W, maka diperlukan perangkat DC-DC converter untuk menaikkan dan menstabilkan tegangan dari PLTS. Boost converter adalah salah satu DC-DC converter yang menghasilkan tegangan keluaran lebih besar dari tegangan masukan. Pada penelitian ini telah dirancang sebuah prototipe boost converter dengan tegangan masukan 21V-27V dan menghasilkan te…

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

M. ALFI SYAHRI DAULAY

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.Salah satu pendekatan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Sing…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …

Rana Ulfah

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…

PEMODELAN ALAT UKUR HARMONIK DENGAN METODE DERET FOURIER TRIGONOMETRI MENGGUN…

MUHAMMAD AFDAL

Harmonik adalah distorsi periodik dari gelombang sinus tegangan atau arus dengan bentuk gelombang yang frekuensinya merupakan kelipatan diluar bilangan satu terhadap frekuensi fundamental. Metode alat ukur harmonik yang sudah ada umumnya hanya mampu membaca arus atau tegangan total dan fundamental untuk menentukan THD. Selain itu, grafik spektrum ditampilkan hingga batas tak terhingga, sehingga sistem pengukuran harmonik ini tidak berdasarkan pada standar IEEE. Maka, pada penelitian ini dilak…

DESAIN MPPT ALGORITMA GREY WOLF OPTIMIZATION APLIKASI PADA PANEL SURYA

Dina Fadhilla Sari

Abstrak-Panel surya memiliki karakteristik arus dan tegangan keluaran yang tidak linier, dimana terdapat satu titik daya maksimum (MPP). Titik maksimum ini diperoleh dengan menggunakan Maximum Power Point Tracker (MPPT). Terdapat beberapa metode MPPT, salah satunya metode konvensional seperti Perturb & Observe (P&O), Incremental Conductance (IC) serta Hill Climbing (HC). Namun metode ini kurang sensitif pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah serta tidak mampu melacak titik daya maksimum …

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DIS…

Nurusyifa

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Namun kenyataannya, PNS pada pemerintah Kota Sabang masih ada yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga dikenakan penjatuhan hukuman…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/202…

Nurul Hasanah

Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Sglhakim tidak mempertimbangkanLitmasdari Pembimbing Kemasyarakatanyang mengakibatkan putusan batal demi hukum danpenjatuhan sanksi bagi anak belum sesuai dengan tujuan hukum serta hakimmengaba…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI R…

Indria Namira Ibnu

Pembinaan terhadap narapidana dapat kita jumpai ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam kenyataannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho masih terjadi pembinaan narapidana narkotika yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk me…

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI…

SYLVIA RAHMADHANI

Dalam Pasal 1 ayat (3) Perlindungan Hukum kepada Korban tertulis di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Meski diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih dite…


    SERVICES DESK