Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK MELALUI JALUR NONLITIGASI R…

RAFIQA TUSSALIMAH

Berdasarkan Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Walaupun UU Ketenagalistrikan sudah menerapkan regulasi tersebut, akan tetapi aksi tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Calang masih diselesaikan melalui jalur no…

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI R…

Indria Namira Ibnu

Pembinaan terhadap narapidana dapat kita jumpai ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam kenyataannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho masih terjadi pembinaan narapidana narkotika yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk me…

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI…

SYLVIA RAHMADHANI

Dalam Pasal 1 ayat (3) Perlindungan Hukum kepada Korban tertulis di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Meski diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih dite…

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN…

NAZIRA MAULANDA

ABSTRAK NAZIRA MAULANDA, 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58)., pp., bibl.,tabl., Mahfud,S.H.,LL.M. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam …

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGARNPEMASYARAK…

Afifah Adawiyah

ABSTRAK Afifah Adawiyah 2022 PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl., tabl.,app. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dibagian pelayanan kesehatan yang menjelaskan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan …

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI SECARA ELEKT…

TASYA NAZILA

ABSTRAK Tasya Nazila, 2022 (Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam…

PENERAPAN DELTA NORMAL METHOD UNTUK MENGANALISIS VALUE AT RISK PADA PORTOFOLI…

Dira Maynita

Value at Risk (VaR) merupakan salah satu alat statistik yang digunakan untuk mengukur kerugian maksimum dari suatu investasi selama tempo waktu tertentu dalam kondisi pasar normal dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tujuan penelitian ini mengetahui penerapan Value at Risk pada portofolio obligasi menggunakan Delta Normal Method dan mengetahui apakah menggunakan Delta Normal Method perhitungan Value at Risk menghasilkan estimasi yang valid. Obligasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu…

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH IKHTILATH (SUATU PENELITIAN DI WILAY…

Safira Ulfah

ABSTRAK SAFIRA ULFAH, 2022 PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH IKHTILATH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62),pp.,bibl.,tabl Nurhafifah, S.H., M.Hum, Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tentang ikhtilath telah diatur dalam Pasal 25 diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (…

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGANRNJAMINAN UANG RN (SUATU P…

Abulis Samarkhan

ABSTRAK ABULIS SAMARKHAN, 2021 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., tabl., bibl., app. M. Iqbal, S.H., M.H Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dengan jaminan uang atau orang ataupun tanpa jaminan, berdasarkan syarat-syarat yang di…


    SERVICES DESK