Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PELINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN TRASPORTASI BUS BAN…

Della Sofia

Pasal 4 huruf a, g, dan h, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar perlindungan hak-hak konsumen pelayanan jasa trasportasi, dalam pasal tersebut telah disebukan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila b…

PENGELOLAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEME…

Ulfa Nisatul Akmalia

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti musik dan lagu diatur dalam Pasal 87-93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) dan pengaturannya dioptimalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP Nomor 56 Tahun 2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memuat secara rinci tentang LMKN. Kewenanga…

AKIBAT HUKUM TANPA IZIN PENCIPTA PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN SECARA KOMERS…

FADHILA RAHMAH

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang perlindungan potret. Setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral seperti banyaknya karya potret yang disebarluaskan tanpa seizin p…

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TERGADAP DISTRIBUSI PEMBAY…

M. Devan Aulia

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebutkan bahwa, melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dan yang belum menjadi anggota LMK. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pencipta musik dan lagu yang tidak mendapatkan royalti atas …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA…

Intan Nurul Izzah

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA) Intan Nurul Izzah* Dahlan** Ika Susilawati*** ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepenti…

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJ…

Nasrul Syam

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN DALAM PRAKTIK PENETAPAN APBK PIDIE) Nasrul Syam Faisal A. Rani * Sri Walny Rahayu ** *** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Namun, pada tahun 2020, DPRK …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDA…

YUMNA RAHMAH

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dimasukkan ke dalam, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Menurut Pasal 35 huruf an Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikasi halal. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan tersebut, karena masih terdapat barang kosmetik berlab…

FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Hadi Iskandar

ABSTRAK FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hadi Iskandar Faisal Zahratul Idami Sri Walny Rahayu Salah satu Kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah membentuk Peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syar’iyah). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ”Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang y…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB DEBITOR AKIBAT PENGALIHANRNOBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETU…

Helvandra Busrian

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia disebutkan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, apabila pemberi fidusia melanggar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Praktik di lapangan ditemu…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU KARYA SASTRA FIKSI ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN…

MUHAMMAD AHRIYAN FEBRIYALDI

Pasal 9 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya. Individu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak- hak tersebut. Larangan diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial karya tanpa izin. Perlindungan …


    SERVICES DESK