Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATM BANK ACEH DI PE…

Setia Pertiwi

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara tidak dapat dipinjam pakaikan kepada pihak lain apabila pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan komersial. Namun, pada kenyataannya, Bank Aceh Syariah selaku pihak swasta memanfaatkan lahan milik negara di Pelabuhan Balohan Sabang untuk kepentingan komersial melalui skema pinjam pakai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengguna…

PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA PERAWATAN GIGI ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA …

Yulia Marsyah Pane

Persetujuan medis atau Informed consent merupakan landasan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan kedokteran. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Kemudian diperjelas pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperl…

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG WANPRESTASI (STUDI KASUS: P…

M. Alvis Istiqlal A azhart

ABSTRAK Dalam putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn tentang Wanprestasi yang melibatkan Kevin Tiopan sebagai Penggugat dan Handoko sebagai terguggat. Kasus ini merupakan suatu kasus Wanprestasi Perjanjian Hutang piutang. Kasus ini tentang terggugat yang meminjam uang kepada penggugat untuk modal usaha dan dibuat dalam bentuk kontrak di hadapan notaris sebagai bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati bersama tidak mampu dipenuhi oleh pihak Debitur karena terjadinya wab…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE YANG TID…

M. YULIAN ALFARIZ

ABSTRAK M. Yulian Alfariz, 2025 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS (Studi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 58) tabl.,bibl.,app. M. Iqbal, S.H, M.H. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 setiap perangkat telekomunikasi handphone harus melalui proses sertifikasi untuk memast…

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP INFORMASI KETERLAMBATAN PENERBAN…

Fadillatul Qalbi Ramadani

Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap informasi keterlambatan penerbangan kepada penumpang, namun dalam prakteknya masih terdapat penumpang yang tidak mendapatkan haknya terhadap informasi keterlambatan penerbangan dari maskapai penerbangan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA…

NIKA LIAN TIKA

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa : “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia”. Dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen, pengalihan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh debitur tanpa melalui persetujuan dari keditur. Hal ini terjadi dalam perjanjian pembiayaan…

DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATA…

DHIYA HAURA FATIN RM

ABSTRAK DHIYA HAURA FATIN RM, 2024 DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATAS GAYO LUES APBD PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2022 (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU-L/2023) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 72) pp., bibl. (Rismawati, S.H., M.Hum.) Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues segmen 3 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh tahun 2020-2022, diduga telah terjadi per…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN PADA…

Muna Amira

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataannya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Namdua Yamin Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mo…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI PENETAPAN EKSEKUSI …

Saskia Niraqieta

Pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan saat eksekusi dilakukan, Pasal 15 ayat 3 memperbolehkan kreditur menjual benda objek jaminan jika debitur wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepekatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan putusan tersebut maka PT Maybank…

PERUBAHAN TERHADAP SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKAR…

MUHARRAM FAUZUL ARSY

Ketentuan perubahan surat dakwaan diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal penuntut …


    SERVICES DESK