Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERUBAHAN TERHADAP SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (SUATU PENELITIAN DI KEJAKSAAN TINGGI ACEH)
Pengarang
MUHARRAM FAUZUL ARSY - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
2003101010179
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Ketentuan perubahan surat dakwaan diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik, pada kenyataannya ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum serta pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme atau prosedur perubahan surat dakwaan tersebut. Tujuan Penulisan skripsi ini ialah menjelaskan penyebab dilakukannya perubahan terhadap surat dakwaan oleh penuntut umum, hambatan apa saja yang terdapat pada proses perubahan surat dakwaan serta upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya perubahan pada surat dakwaan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah menjelaskan penyebab dilakukan perubahan surat dakwaan dapat terjadi pada praktiknya untuk menyempurnakan perumusan yang menyangkut syarat formil, uraian mengenai syarat formil serta penyempurnaan redaksi materi surat dakwaan., faktor penghambat dalam proses perubahan dakwaan ialah kurang dilakukannya analisis fakta secara yuridis dan ketentuan perubahan surat dakwaan itu sendiri, serta upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya perubahan terhadap surat dakwaan ialah melakukan penelitian berkas perkara, melakukan teknis redaksional serta tepat dalam pemilihan bentuk dakwaan.
The provision of amendments to the indictment is regulated in Article 144 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code which reads that (1) The public prosecutor may amend the indictment before the court sets the day of trial, either with the aim of perfecting or not continuing the prosecution. (2) The amendment of the indictment can be made only once no later than seven days before the trial begins. (3) In the event that the public prosecutor amends the indictment he shall submit the derivative to the suspect or legal counsel and the investigator, in reality these provisions do not yet provide legal certainty and clear and firm arrangements regarding the mechanism or procedure for amending the indictment. The purpose of writing this thesis is to explain the causes of changes to the indictment by the public prosecutor, what obstacles there are in the process of amending the indictment and efforts that can be made so that changes to the indictment do not occur. This research uses empirical legal research methods with qualitative analysis. The results of this study are to explain the causes of the amendment of the indictment can occur in practice to perfect the formulation concerning the formal requirements, the description of the formal requirements and the refinement of the editorial material of the indictment, the inhibiting factors in the process of amending the indictment are the lack of juridical analysis of facts and the provisions for amending the indictment itself, and the efforts that can be made so that there are no changes to the indictment are to conduct research on case files, conduct editorial technicalities and be precise in choosing the form of indictment.
PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (Nabila Umaira, 2023)
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI IDI NOMOR. 169/PID.B/2017/PN-IDI TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Syahrizan Rivaldi, 2021)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 79/PID.B/2013/PN.SKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Maya Nadia, 2016)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN (Rahmat Fadli, 2015)
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PID.B/2013/PN.SKA) (ANUGRAH LAKSANA TOGI PULUNGAN, 2019)