Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

PENYELESAIAN HARTA POH ROH AKIBAT KEMATIAN SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ADA…

M.FICHRI WAHYUDI. M

Harta poh roh atau disebut juga harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, seperti harta bergerak, motor, mobil, saham dan lain-lain dan harta tetap seperti tanah, rumah dan lain-lain yang didapatkan selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan bahwa, “jika terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup…

PIDANA SUBSIDAIR PENGGANTI DENDA PADA TINDAK PIDANA PENAMBANG MINYAK ILEGAL (…

MUHAMMAD SYAFLI HENDA

ABSTRAK Muhammad Syafli Henda, 2022 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pidana penjara pengganti merupakan bagian dari pada hukum pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan diganti dengan Pidana Penjara bila denda tersebut tidak dibayarkan. Hal ini tertuang pada pasal 30 KUHP, Lamanya penjara pengganti ditentukan oleh M…

ANALISIS PENETAPAN PERWALIAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK PE…

Ghifar Afghany

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili an…

IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…

NUR AZIZAH

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN OLAHAN BEKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN…

Annisa Surya Putri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pengaturannya sudah begitu jelas dan tegas. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang memproduksi makanan olahan beku serta memasarkan kepada konsumen tanpa menye…

ASSESSMENT, KINERJA, DAN PERKUATAN STRUKTUR GEDUNG PEMUDA (YOUTH CENTRE) ACEH…

Alfisyahrin

Korosi atau yang lebih umum dikenal sebagai pengkaratan merupakan suatu proses degradasi dari material bersifat logam yang diakibatkan oleh reaksi elektro kimia dengan senyawa lain dan lingkungannya. Setiap struktur beton bertulang dapat mengalami pengaruh korosi terutama untuk struktur yang tidak terlindung, dekat dengan laut ataupun pernah terendam dan terkena air laut pada saat terjadinya tsunami. Salah satu bangunan gedung yang terkena dampak korosi adalah Gedung Pemuda (Youth Centre) Ace…

ASSESMENT KONDISI JEMBATAN RANGKA BAJA CALLENDER HAMILTON DENGAN MENGGUNAKAN …

Muhammad Azhari

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang berfungsi menghubungkan jalan melalui suatu hambatan yang permukaanya lebih rendah, jumlah jembatan yang terdapat di Provinsi Aceh sebanyak 1.052 unit dimana diantara jembatan tersebut ada yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Jembatan tipe Callender Hamilton (CH) merupakan salah satu jembatan tertua yang dibangun pada tahun 1970an yang masih banyak digunakan sebagai penghubung jalan lintas Kabupaten/Kota khususnya lintas timur Provinsi…

SIFAT MEKANIS DAN ABSORPSI BETON MUTU TINGGI MENGGUNAKAN TANAH DIATOMAE SEBAG…

MAULANA ALIEF GHIFARI

Beton mutu tinggi adalah beton yang memiliki tingkat kekuatan, ketahanan, dan kelecakan yang tinggi. Pada campuran beton mutu tinggi digunakan semen dalam jumlah yang banyak sehingga meningkatkan biaya produksi beton. Solusi untuk masalah tersebut adalah mengganti sebagian semen dengan tanah diatomae. Salah satu alternatif untuk meningkatkan kuat tarik dan kuat lentur adalah dengan menambahkan serat abaka pada campuran beton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan hubungan…


    SERVICES DESK