Electronic Theses and Dissertation

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdahulu tidak boleh diputuskan untuk kedua
kalinya. Di wilayah Kota Banda Aceh ditemukan 3 perkara yang serupa terhadap objek gugatan yang telah diputus dan dieksekusi oleh pengadilan sehingga timbul pertanyaan mengapa putusan yang telah berkekuatan hukum dan telah dieksekusi dapat digugat kembali? bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum atas subjek dan objek yang telah dieksekusi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang kemudian digugat kembali? serta apakah penyebab timbulnya gugatan baru atas objek yang telah dieksekusi dan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa yang menjadi akar permasalahan di masyarakat sehingga kembali mengajukan gugatan baru terhadap objek gugatan yang sebelumnya telah dieksekusi, kemudian untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip kepastian hukum terkait obyek gugatan yang telah dieksekusi guna melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum, serta untuk menjelaskan penyebab timbulnya gugatan baru atas subyek dan obyek yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif melalui pengamatan dan wawancara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, dan juga data lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan kembali karena terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara asas Ius Curia Novit, dan berpotensi terjadinya tumpang tindih putusan, sehingga setiap perkara yang sudah incracht dapat diajukan kembali kepada pengadilan. Nanti nya kewajiban Tergugat yang membuktikan bahwa gugatan tersebut telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengajukan eksepsi-eksepsi. Penerapan prinsip kepastian hukum atas objek tanah yang telah dieksekusi sehubungan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian digugat kembali dapat dianulir sepanjang gugatan tersebut memenuhi kriteria dari satu putusan yang memeriksa pokok perkara yang sama pada obyek yang sama dengan pihak yang berbeda maupun pihak yang sama, ada lebih dari satu putusan yang memeriksa pokok perkara yang sama dari kamar pengadilan yang berbeda, semua badan peradilan dapat menangani perkara pertanahan, dan lokasi eksekusi berbeda dengan lokasi obyek perkara, kecuali diketahui perolehan tanah tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Penyebab timbulnya gugatan baru atas objek tanah yang telah dieksekusi guna melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ialah karena karena tidak adanya kontrol putusan dari pengadilan untuk mencegah tumpang tindih putusan, adanya lebih dari satu putusan yang memeriksa pokok perkara yang sama pada obyek yang sama dengan pihak yang berbeda maupun pihak yang sama, ada lebih dari satu putusan yang memeriksa pokok perkara yang sama dari kamar pengadilan yang berbeda, semua badan peradilan dapat menangani perkara pertanahan, dan lokasi eksekusi berbeda dengan lokasi obyek perkara

Meskipun hakim memiliki kewenangan sehubungan dengan asas ius curia novit, bukan berarti hakim harus tahu hukum, tapi hakim harus benar-benar jeli dan teliti sehingga diharapkan kepada penegak hukum agar menyelesaikan setiap perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memihak terhadap salah satu pihak, dan jika putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum maka para pihak harus patuh dan taat dalam melaksanakannya.Kepada para advokat/penasihat hukum ketika menangani kasus terkait sertifikat hak atas tanah, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian secara komprehensif sebelum didaftar di pengadilan untuk diproses.

In general, a lawsuit that has been decided by the court and has permanent legal effect is regarded as concluded. This is because the court's decision has become a law that must be obeyed by the parties, and if another lawsuit is filed against the same object in the future, the judge must rule that the case contains elements of ne bis in idem. Because, in theory, cases with the same subject and object as the preceding case should not be decided twice. However, in the vicinity of Banda Aceh City, three similar cases against the defendant that had been decided and executed by the court were discovered. Therefore, the question arises as to why a legally binding and executed decision can be challenged again. How is the principle of legal certainty applied to executed subjects and objects that are subsequently sued again? And what is the reason for the emergence of new lawsuits on executed objects and decisions with permanent legal effect? This study's objective is to explain the cause of the community's decision to file a new lawsuit against the object of a previously-executed lawsuit, as well as the implementation of the principle of legal certainty with respect to the executed lawsuit's subject. This study also seeks to explain the causes of the emergence of new lawsuits on subjects and objects that have been executed in accordance with legally binding court decisions This study employs the empirical legal method by conducting a comprehensive investigation at the research site through direct observation and interviews, as well as a conceptual approach. In addition to field data, the secondary data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials in the form of basic norms. The results demonstrate that decisions with permanent legal effect can be resubmitted because a provision stating that a judge may not dismiss a case based on the Ius Curia Novit principle has led to the emergence of a new lawsuit on land objects that have been executed based on a decision with permanent legal effect. Any case that has been incracht can be brought back to the court because the court lacks decision control to prevent overlapping decisions. By filing any exceptions, the Defendant must demonstrate that the lawsuit has resulted in a final and binding judgment. The application of the principle of legal certainty to land objects that have been executed based on a decision with permanent legal force, which is then sued again, is subject to annulment if the lawsuit meets the statutory requirements. In other words, as long as it has not been demonstrated otherwise, both the physical and legal data listed on the certificate must be accepted as accurate. Therefore, a person cannot claim land that has been certified on behalf of another person or legal entity if no objection or lawsuit has been filed within five years of the issuance of the certificate, unless it is known that the land was acquired in bad faith. The other reason why decisions with permanent legal effect can be resubmitted because there is no court oversight to prevent decision overlap. There are multiple courts that examine the same subject matter on the same object with different parties or with the same party, as well as multiple courts that examine the same subject matter in different courtrooms. In addition, all judicial bodies are able to handle land cases, and the fact that the location of execution differs from the location of the case's subject matter is a further reason Although the judge has authority under the Ius Curiae Novit principle, this does not mean that he must know the law. Rather, he must be extremely observant and thorough when deciding a case brought before him, it is hoped that law enforcement officers will decide each case in accordance with applicable laws and regulations, without taking sides. If the decision has legal force, the parties are obligated to comply with its implementation. Before a case involving land title certificates is registered with the court for processing, advocates and legal advisors are advised to conduct a thorough investigation. Although the judge has authority under the Ius Curiae Novit principle, this does not mean that he must know the law. Rather, he must be extremely observant and thorough when deciding a case brought before him.