Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN SAMSAT DAN SANKSI PAJAK TE…

Indhira Ar Rifat

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan SAMSAT, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada UPTD SAMSAT Provinsi Aceh). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat di di UPTD SAMSAT Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada responden melalui google form. Metode penentuan sampel …

PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, FREE CASH FLOW DA…

Aisyah Salshabila

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, free cash flow, dan dividend payout ratio terhadap kualitas laba perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun 2020-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data dari 24 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, yang dikumpulkan melalui metode sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel karena karakteristik data, dan model…

PENGARUH INTEREST-TO-EBITDA DALAM PEMBATASAN PEMBEBANAN BUNGA SEBAGAI UPAYA M…

Mauli Afra Sarah

Secara umum wajib pajak enggan dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang minimal sejauh dimungkinkan. Upaya meminimalisir jumlah pajak yang terutang dapat dilakukan dengan thin capitalization (Kapitalisasi tipis) yaitu dengan melakukan pendanaan dominan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Dalam thin capitalization wajib pajak berusaha untuk membebankan biaya bunga yang lebih besar, karena menurut Undang-Undang Pajak Pengh…

KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENGADILI PELANGGARAN KODE ETIK …

Muna Rizki

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENGADILI PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU Muna Rizki Husni Muhammad Saleh ABSTRAK Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Terhadap putusan tersebut, Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha N…

PENGARUH JENIS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH TE…

MUHAMMAD ZUL ACHYAR

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis pemerintah kabupaten/kota, jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap perubahan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Aceh tahun 2020 dan 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI, laporan perubahan anggaran yang diperoleh dari BPKA, data jumlah penduduk dari BPS dan data luas wilayah yang bersumber dari PERMENDAGRI nomor 72 tahun 2019. Metode analisis data yang di…

ANALISIS GOOD AMIL GOVERNANCE LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH AMAL UNIVERSITAS SYIAH…

MHD. LUTHFI AL-FACHRI

Good Amil Governance merupakan sebuah system manajemen tatakelola untuk Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam menciptakan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan, Sedekah (ZIS) secara sehat dan tepat. Adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan zakat bermula dari masalah menyangkut pada penerapan prinsip – prinsip yang ada pada good amil governance. Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut di perlukannya pengutan pada prinsip – prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KAB…

ZUMARNI

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Besar berada pada tahap yang sangat mengkhawatir meskipun sudah ada larangan dan ancaman terhadap kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tak hanya menjadi sebuah masalah sosial yang besar di dalam masyarakat, khususnya untuk korban dan keluarganya, tetapi juga menandakan adanya masalah dalam penegakan hukum di lapangan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui fa…

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF…

Riski Ramadhan

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF (Penelitian Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Riski Ramadhan* Mohd. Din** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum selalu berpegang pada azas legalitas yang setiap perkara yang telah dimulai penyidikannya dan memenuhi alat bukti berkewajiban untuk melimpahkan perkara tersebut ke penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 KUHAP ayat (2) pen…


    SERVICES DESK