Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

NAURAH SALWA

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (SUATU …

VANDA DARA PERMATA

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Meskipun sudah ada aturan yang mengatur, kenyataannya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik masih saja terjadi di Kota Sabang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah un…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PI…

Muhammad imamil maulana

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun dalam pelaksanaan atau penerapan restorative justice khususnya di Polsek Kuala Batee masih terdapat kendala yang ber…

TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…

M.JUANDA

ABSTRAK M. JUANDA 2024 (Anta Rini Utami, S.H., M.H.) Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat di Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan dikandang atau tempat menggembala. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus mengenai pencurian hewan terna…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH T…

M. NAUFAL AZIZI

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.0…

PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PE…

Eka Perdana Putra

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain. Pada pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan putusan tentang perkar…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SE…

MARTHUNIS MIRZA AULIA

ABSTRAK MARTHUNIS MIRZA AULIA ( 2024) PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 58), pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr, Mohd Din, S.H.,M.H. Alat bukti yang sering digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah keterangan saksi, dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum. Visum et Repertum ada…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (SUA…

FAHRIZAL AULIA

ABSTRAK FAHRIZAL AULIA, (2024) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 53 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. Pasal 62 ayat (1) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 aya…

PEMENUHAN HAK PEMBAGIAN MAKANAN YANG LAYAK DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH

MUHAMMAD MAULANA

ABSTRAK MUHAMMAD MAULANA, (2024) Pemenuhan Hak Pembagian Makanan yang Layak di Rutan Kelas IIB Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 62 ), pp.,tabl.,bibl. MAHFUD, S.H., LL.M Pidana penjara ialah salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Dalam hal ini bukan hanya sanksi yang harus diberikan, selain itu juga pemerintah harus melihat sudah sesuai atau belum pemenuhan hak memberikan makanan yang l…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZI…

MAHDANI AKSYA

ABSTRAK Mahdani Aksya (2024) Pertimbangan hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universiatas Syiah Kuala (v,55) tabl,qpp Mahfud,S.H., LL.M. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011, mengatur bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tu…


    SERVICES DESK