Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun dalam pelaksanaan atau penerapan restorative justice khususnya di Polsek Kuala Batee masih terdapat kendala yang berdampak pada nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polsek Kuala Batee dan kendala dalam penerapan restorative justice serta upaya yang dilakukan Polsek Kuala Batee dalam menerapkan restorative justice terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan di wilayah hukum Polsek Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Pengumpulan
data primer menggunakan teknik wawancara. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumentasi yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis
menggunakan metode kualitatif.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada
kasus pencurian ringan di wilayah hukum Polsek Kuala Batee ialah dengan melibatkan aparat gampong untuk dilakukan pertemuan mediasi antara pelaku dan korban dan Polsek Kuala Batee berperan sebagai fasilitator dan mediator. Kendala dalam penerapan restorative justice pada wilayah hukum Polsek Kuala Batee, ialah kesulitan dalam mencapai keadilan restoratif muncul dari korban yang enggan memaafkan pelaku, pengetahuan masyarakat yang terbatas serta masih adanya stigma negatif terhadap polisi.

Disarankan untuk Polsek Kuala Bateenuntuk menfasilitasi penerapan restorative justice dengan menghadirkan mediator khusus dengan pemahaman yang mumpuni tentang restorative justice pada kasus pencurian ringan dan Polsek Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya serta melakukan sosialisasi tentang penyelesaian perkara melalui restorative justice kepada masyarakat.

Based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice and the Director General of the General Judiciary's Decree Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 regarding the Implementation of Adjustments to the Threshold for Minor Crimes and Fines, Quick Trial Procedures, and the Application of Restorative Justice. However, in its implementation, particularly at the Kuala Batee Police Sector, there are challenges that affect the values of justice within the community. This research aims to explain the application of restorative justice as an alternative in resolving minor theft cases within the jurisdiction of Police Sector Kuala Batee, identify the obstacles in its implementation, and explore the efforts undertaken by Police Sector of Kuala Batee to apply restorative justice in resolving minor theft cases in Aceh Barat Daya Regency. This study adopts an empirical legal research approach. The data used include primary data supported by secondary data. Primary data were collected through interviews, while secondary data were gathered through document studies of legislation and scientific journals. The collected data were then processed and analyzed using qualitative methods. The findings of this study reveal that the application of restorative justice in minor theft cases within the jurisdiction of Polsek Kuala Batee involves engaging village authorities to mediate meetings between the offender and the victim, with Police Sector of Kuala Batee acting as a facilitator and mediator. The challenges in implementing restorative justice in the jurisdiction Police Sector of Kuala Batee include difficulties in achieving restorative justice due to the victim's reluctance to forgive the offender, limited public knowledge, and persistent negative stigma toward the police. It is recommended that Police Sector Kuala Batee facilitate the implementation of restorative justice by appointing specialized mediators with a thorough understanding of restorative justice, particularly in minor theft cases, and that Polsek Kuala Batee conducts outreach programs to educate the public about resolving cases through restorative justice mechanisms.