Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILA…

MUJIBUR RAHMAN

Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 172/PID.B/202…

HUSNUL RIZAL

ABSTRAK HUSNUL RIZAL, 2021 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 172/PID.B/2020/PN.YYK TENTANG TINDAK PIDANA MEMAKSA MASUK KE RUMAH ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 71) pp, app, bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Berada di rumah orang lain secara melawan hukum dapat di pidana dengan Pasal 164 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/PID.B/2020/PN.YYK. Namun, unsurn…

ISRAEL'S BLOCKADE ON GAZA STRIP IN TERMS OF THE AGGRESSION UNDER ROME STATUTE…

DARA RAIHATUL JANNAH

Menilai blokade dari perspektif kejahatan agresi merupakan tantangan karena kompleksitas argumen yang terkait dengan ilegalitas. Blokade disebutkan dalam Statuta Roma sebagai salah satu bentuk tindakan agresi. Definisi kejahatan agresi merupakan topik yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan 16 Tahun blokade Jalur Gaza. Sementara itu, dalam ketentuan agresi, yurisdiksi ICC untuk negara bukan pihak Statuta roma seperti Israel menjadi isu yang diperdebatkan. Tujuan dari penelitian in…

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

M. ALFI SYAHRI DAULAY

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.Salah satu pendekatan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Sing…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN AIR RAKSA (MERCURY) TANPA SURAT IZIN USAHA PERDAGAN…

MIFTAHUL HUSNA

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Air Raksa (Mercury) tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2), pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku dan menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan air raksa (mercury). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan air raksa (mercury) tanpa SIUP-B2 yaitu faktor ekonomi, faktor…

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TE…

Faisal

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak horm…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 83/PID.SUS/2018/PN. TR…

Syarifah Yana Aprilla

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pid.Sus/2018/Pn.Trg tentang pencabulan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru. Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa terdakwa Eka Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun kenyataannya majelis hakim menjatuhi putusan yang tidak sesuai terhadap …

THE APPLICATION OF THE HARDSHIP RULE UNDER THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNA…

FIKRI FAROKHI.SKD

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (selanjutnya disebut UPICC) merupakan soft law yang menawarkan berbagai asas hukum yang dapat menjadi pilihan hukum bagi para pelaku kontrak internasional. Ada dua jenis prinsip yang cenderung serupa tetapi memiliki substansi yang berbeda. Prinsip-prinsip ini adalah hardship dan force majeure. Hardship adalah prinsip dalam kontrak yang ditawarkan sebagai alternatif yang lebih modern daripada force majeure. Meskipun telah meratifika…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL …

HAIDAR NAUFAL ZAKKY

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional dan internasional. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika perantara sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan dan menyebarkan bisnis narkotikanya. Dalam perkara pelaku sebagai perantara sendiri telah diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-unda…

TINDAK PIDANA MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YAN…

DOPI PRANATA

Pasal 333 Ayat (1) KUHP yang mengatur barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. Selanjutnya Pasal 333 Ayat (3) KUHP berbunyi jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan …


    SERVICES DESK