Electronic Theses and Dissertation

Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen pada tahun 2021 dan 2022 masih terjadi tindak pidana penadahan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kendaraan bermotor roda dua, dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.
Metode dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yang dimaksud metode yuridis empiris ialah bahwa dalam mengana lisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan – bahan primer dan sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua karena harga yang terjangkau dan janji palsu pelaku yang akan memberikan surat kendaraan setelah seminggu dibayar. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kendaraan bermotor roda dua adalah melaporkan kepada pihak berwajib, meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat, dan sosialisasi tentang pentingnya surat kendaraan bermotor, patroli rutin, dan upaya represif. Adapun faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua yaitu masyarakat lebih memilih membeli kendaraan yang lebih murah meskipun tidak memiliki kelengkapan surat dan sepeda motor sudah dibongkar serta tidak menyerupai bentuk aslinya.
Disarankan perlunya kehati – hatian dan kesadaran masyarakat terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penadahan dan peningkatan kinerja pihak kepolisian dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi.

Article 480 Paragraph (1) of the Criminal Code regulates anyone who buys, rents, accepts exchange, accepts pledge, receives as a gift, or to withdraw profit, sells, rents, exchanges, mortgages, transports, keeps or hides an object which he knows or should have suspected that it was obtained from the crime of detention. Threatened with a maximum imprisonment of 4 (four) years or a maximum fine of nine hundred rupiah. Although it has been banned, in the jurisdiction of the Bireuen District Court in 2021 and 2022, criminal acts of detention still occur. The purpose of writing this thesis is to explain the modus operandi of the criminal act of confiscation of two-wheeled motorized vehicles, the efforts made by law enforcement in tackling the crime of two-wheeled motorized vehicles, and the inhibiting factors in overcoming the criminal act of confiscation of two-wheeled motorized vehicles. The method in writing this thesis is the empirical juridical method which means the empirical juridical method is that in analyzing the problems that have been formulated, it is done by combining primary and secondary and tertiary materials. Primary legal materials were obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. Secondary legal materials are obtained through library research by reading references and related literature. The results showed that the modus operandi of the criminal act of holding two-wheeled motorized vehicles was because of the affordable price and the false promise of the perpetrator to provide a vehicle certificate after a week of being paid. Efforts made by law enforcement in tackling the crime of two-wheeled motorized vehicles are reporting to the authorities, increasing awareness for the community, and socializing the importance of motorized vehicle registration, routine patrols, and repressive efforts. As for the inhibiting factor in tackling the crime of holding two-wheeled motorized vehicles, people prefer to buy a cheaper vehicle even though it does not have complete documents and the motorbike has been dismantled and does not resemble its original form. It is suggested the need for caution and public awareness of the modus operandi used by perpetrators of criminal acts of detention and improving the performance of the police in revealing and resolving criminal cases that occur.