STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 131/PDT.P/2021/PN…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini menekankan bahwa dasar utama perkawinan adalah pelaksanaan sesuai syariat agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, yang menjadi syarat mutlak keabsahan spiritual serta pencatatan oleh ne…
ANALISIS YURIDIS PADA TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF CO…
Profesi advokat sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan wibawa peradilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perilaku advokat yang tergolong Contempt of Court, yaitu tindakan yang merendahkan martabat pengadilan atau mengganggu jalannya persidangan. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai Contempt of Court di Indonesia walaupun ada beberapa Pasal yang dapat dikaitkan sebagai Contempt of Court yaitu Pasal 217 KUHP 1 …
TINDAK PIDANA MEMILIKI BAGIAN – BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (SUATU P…
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilay…
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (S…
ABSTRAK
RIZKI NUR FADILA,
(2023) DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 56) pp.,bibl.,tabl,app
(Nurhafifah, S.H, M.Hum)
Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa s…
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD ZULIAN HEIKAL (2023) PENYERTAAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala
(vi, 53) pp.,bibl.tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau …
ANALISIS PENGGUNAAN PRINSIP FAIR USE TERHADAP HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI Y…
ABSTRAK
T. IMAM RAMADHAN
ANALISIS PENGGUNAAN PRINSIP FAIR
USE TERHADAP HAK CIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI YANG DIJADIKAN
KONTEN PARODI PADA PLATFORM
YOUTUBE
2026
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 51)., pp.,bibl.
Prof. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.
Parodi sebagai suatu karya kreativitas intelektual manusia yang dilindungi oleh
UUHC, pada Pasal 40 ayat 1 huruf n Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi mel…
