Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILA…

MUJIBUR RAHMAN

Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun …

PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA BANDA ACEH

Nur Askia

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya yang disingkat dengan UUPK) menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”dan“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak konsumen obat tradisional berbahan kimia yang hak-haknya tersebut dilanggar oleh pelaku…

TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu P…

Laili Assyura

ABSTRAK LAILI ASSYURA (2022) TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58),pp.,bibl,.tabl Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dalam Pasal 2 ayat (1) menent…

PEMBATALAN PENCATATAN CIPTAAN BERDASARKAN PERSYARATAN KEASLIAN (STUDI PUTUSAN…

Najla Rafifah

Permasalahan mengenai gugatan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian sangat identik dengan adanya unsur kesamaan esensial antara ciptaan atau dengan objek kekayaan intelektual lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (2) UUHC . Perkara-perkara dalam kedua putusan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu kesamaan faktanya sehingga dapat dibandingkan antara kedua perkara tersebut dalam putusannya masing-masing. Namun, dalam praktiknya …

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BNI KCP JALAN AHMAD YANI…

MUHAMMAD ZACHRIE ZAINI

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah peminjaman/pembiayaan modal yang diberikan sebuah perbankan kepada pemilik usaha (nasabah) yang usahanya mem…

EKSISTENSI PERSEROAN PERORANGAN DALAM TATA HUKUM INDONESIA

MUHAMMAD LUQMAN DARY

Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sah…

THE STATE RESPONSIBILITY OF AFGHANISTAN UNDER TALIBAN REGIME WITH REFERENCE T…

SITI NURHALIZA

AN ANALYSIS OF GOOD FAITH PRINCIPLE UNDER ARTICLE 7 CISG (CONVENTION ON CONTR…

LUCYA AGUSTINE NINDHY UTAMI

Prinsip itikad baik terlihat seperti strategi yang digunakan untuk menghubungkan koneksi yang mengikat secara hukum. Sesungguhnya itikad baik adalah suatu standar terbuka yang substansinya tidak dapat, atau, tidak seluruhnya ditetapkan secara teoretis, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu. Namun dalam hukum internasional khususnya pasal 7 CISG tentang asas itikad baik tidak pernah sepenuhnya disebutkan atau dilampirkan secara rinci tentang asas itikad baik dalam be…

THE FOREIGN VESSEL SINKING POLICY IN ERADICATING ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNR…

RICHARD AL KHALIK

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing berkaitan dengan kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional di bidang perikanan. Kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahun. Banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan IUU fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Hal itu membuat Indonesia telah menenggelamkan kapal asing untuk memberantas IUU fishing. Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa t…

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE REMEDY OF AFFECTED PEOPLE…

AINAL ZAHRA NABILA


    SERVICES DESK