Electronic Theses and Dissertation

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing berkaitan dengan kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional di bidang perikanan. Kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahun. Banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan IUU fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Hal itu membuat Indonesia telah menenggelamkan kapal asing untuk memberantas IUU fishing. Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengakui hak berdaulat oleh negara pantai di ZEE. Pasal 73, dalam melaksanakan hak berdaulatnya, negara pantai dapat menangkap dan melakukan proses peradilan untuk menjamin ditaatinya peraturan nasional. Pasal 73 (3), sanksi penjara di ZEE tidak dapat diterapkan. Namun, potensi kelautan Indonesia terganggu akibat ancaman IUU fishing. Karena pidana penjara tidak dapat digunakan, maka diperlukan kebijakan penenggelaman kapal asing untuk melindungi sumber daya lautnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi kebijakan penenggelaman kapal asing dalam pemberantasan IUU fishing di ZEE berdasarkan regulasi nasional UNCLOS 1982. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui efektifitas kebijakan penenggelaman kapal asing dalam pemberantasan IUU fishing di ZEE.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum mengkaji konvensi internasional dan ketentuan peraturan nasional serta penerapannya pada peristiwa hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang mencakup hukum internasional dan nasional yang terkait dengan tesis ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing merupakan bagian dari penegakan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 69 (1) dan (4). Kebijakan penenggelaman kapal asing tidak bertentangan secara internasional dengan UNCLOS 1982 karena yang dilindungi di ZEE Pasal 73 (3) adalah manusianya, bukan kapalnya. Kebijakan penenggelaman kapal asing tetap menjadi sarana yang efektif untuk menimbulkan efek jera sebagai sanksi yang optimal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing untuk memberantas IUU fishing di ZEE. Pemerintah juga harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan negara lain untuk memperkenalkan kebijakan penenggelaman kapal asing, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas IUU fishing.

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing is concerned with activities fisheries that are carried out contrary to provisions of national regulations in the fishery. Indonesia’s losses due to IUU fishing are estimated at around IDR 101 trillion per year. Many foreign fishing vessels were doing IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ). It made Indonesia has been sinking foreign vessels to eradicate IUU fishing. Article 56 of The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 recognizes sovereign rights by the coastal state in the EEZ. Article 73, in exercising its sovereign rights, the coastal state may arrest and conduct judicial proceedings to ensure compliance by the national regulation. Article 73 (3), the imprisonment sanction in the EEZ can not be applied. However, Indonesia’s marine potential is disrupted due to threats from IUU fishing. Because imprisonment can not be used, foreign vessel sinking policy is needed to protect its marine resources. This study aims to explain the relevancies regarding foreign vessel sinking policy to eradicate IUU fishing in IEEZ by national regulation to UNCLOS 1982. Another aim is to know the effectiveness of the foreign vessel sinking policy in eradicating IUU fishing in the IEEZ. This research is the form of normative legal research. Legal research examines international conventions and national regulation provisions and their application to legal events. The data collection technique used is document study which includes international and national laws related to this thesis. The results indicate that implementing a foreign vessel sinking policy is part of national law enforcement by Law No. 45 of 2009 amendment of Law No. 31 of 2004 Concerning Fishery in Article 69 (1) and (4). The foreign vessel sinking policy is not contrary internationally to UNCLOS 1982 because the subject protected in EEZ by Article 73 (3) is the human being, not the vessel. The foreign vessel sinking policy remains an effective means to create a deterrent effect as an optimum penalty. This research suggests that the government should support the foreign vessel sinking policy to eradicate IUU fishing in IEEZ. The government must also coordinate and cooperate with other countries to introduce foreign vessels sinking policy, a policy taken by the Indonesian government to eradicate IUU fishing.