-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…
ABSTRAK
Nuril Hawa,
2025
PERLINDUNGAN HAK CIPTA
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
OLEH PEMERINTAHAN KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 51), pp, bibl.
Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M.
Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).
Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 202…
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEBARAN BERITA HOAKS DAN DISINFORMASI DI ERA D…
Penyebaran hoaks melalui media digital telah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan internasional. Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 akibat informasi palsu tentang senjata pemusnah massal menunjukkan pentingnya pengaturan hukum internasional dalam mengatasi disinformasi. Instrumen seperti International Covenant on Civil and Political Rights dan Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, khususnya pada Pasal 1, mem…
PEMBENTUKAN (KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KKR ACEH) BERDASARKAN QANUN DA…
ABSTRAK
NANDA RISKI TANTAWI,
2024
PEMBENTUKAN (KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI KKR ACEH)
BERDASARKAN QANUN DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( vii, 54 ), pp.,tabl.,bibl.
Dr. M. Yakub Aiyub Kadir, S.Ag., LL.M
Konflik bersenjata yang terjadi hampir 30 tahun antara GAM dan TNI
mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi korban maupun pelaku itu
sendiri maka dari itu Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
Aceh merupakan langk…
RATIFYING THE WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES: THE CHALLENGES AND OPPORT…
Indonesia, sebagai produsen makanan laut terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola subsidi perikanan karena dampaknya terhadap penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), dan penipisan sumber daya laut. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan (AFS), yang diadopsi pada tahun 2022, berupaya mengatasi masalah ini dengan menghilangkan subsidi yang merugikan. Ag…
THE IMPLEMENTATION OF VETO POWER ON GENOCIDE CRIME IN ARMED CONFLICT: A COMPA…
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun efektivitasnya dalam menangani genosida dalam konflik bersenjata dibatasi secara hukum oleh Pasal 27(3) Piagam PBB. Ketentuan ini memberikan hak veto kepada anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi terlepas dari kebutuhan mereka dalam menangani krisis kemanusiaan. Konflik di Suriah dan Palestina menyoroti bagaimana kerangka hukum ini memungkinkan prior…
DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATA…
ABSTRAK
DHIYA HAURA FATIN RM,
2024
DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM
TENDER PENINGKATAN JALAN
PEUREULAK–LOKOP–BATAS GAYO
LUES APBD PROVINSI ACEH TAHUN
2020-2022 (STUDI KASUS PUTUSAN
KPPU NO. 08/KPPU-L/2023)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 72) pp., bibl.
(Rismawati, S.H., M.Hum.)
Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues
segmen 3 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh tahun 2020-2022, diduga
telah terjadi per…
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COM…
International child abduction tetap menjadi masalah yang persisten di Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah memberlakukan peraturan khusus untuk menangani masalah ini melalui peraturan khusus, yaitu International Child Abduction Act 2010 (ICAA), Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur international child abduction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak yang terkena dampak international child abduct…
KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA (SUATU PENELITIAN DI PANTI SOSIA…
Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tercantum didalam Pasal 298, 321 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan hilang walaupun kondisi ekonomi anak tidaklah baik. Kenyataannya di Panti Sosial Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Kota Banda Aceh ditemukan orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anak dengan tidak pernah dikunjungi, dihubungi, dinafkahi sejak berada di panti tersebut.
Tujuan …
