Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KOMERSIALISASI PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN PENCIPTA DI KECAMATAN SYIAH KUALA …

Syifa Hasvia Putri

Pasal 9 angka 3 UUHC menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Selanjutnya pasal 10 UUHC juga memberikan penegasan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Namun, kenyataannya pada saat ini mas…

TANGGUNGJAWAB PERDATA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA…

FAIZA ZUHRA

Tanggungjawab perdata merupakan bentuk pemenuhan kewajiban individu dengan individu yang lain dalam melaksanakan isi dari perikatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo dengan UPTD Pasar Kota Banda Aceh yang menjadi Undang-Undang bagi keduanya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu UPTD PPS Kutaraja Lampulo b…

THE RESPONSIBILITY OF THE GAMBIAN GOVERNMENT TO PROTECT CHILDREN FROM SEXUAL …

Oumie Njie

-

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

HASRATI

ABSRAK HASRATI, (2022) Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 53 ), pp.,tabl.,bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara dan tergolong Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di atur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tah…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SOFTWARE DARI PEMBAJAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SECARA IL…

ADIB FAKHRULLAH

Pada tahun 2004 Indonesia telah masuk daftar prioritas negara yang perlu diawasi (Priority Watch List/PWL) oleh Pemerintah Amerika Serikat. Tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-11 dengan jumlah pembajakan dan pendistribusian software ilegal mencapai 86% dengan nilai kerugian 1,46 miliar dollar AS. Tingginya angka pembajakan tersebut sangat berdampak negatif terhadap Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain secara internasional bahkan menimbulkan kerugian finansia…

INDONESIAN GOVERNMENT RESPONSIBILITY TO HIGHER EDUCATIONAL RIGHTS FOR AFGHANI…

RIZKA SAFNA AMANDA

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILA…

MUJIBUR RAHMAN

Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun …

PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA BANDA ACEH

Nur Askia

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya yang disingkat dengan UUPK) menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”dan“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak konsumen obat tradisional berbahan kimia yang hak-haknya tersebut dilanggar oleh pelaku…

TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu P…

Laili Assyura

ABSTRAK LAILI ASSYURA (2022) TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58),pp.,bibl,.tabl Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dalam Pasal 2 ayat (1) menent…

PEMBATALAN PENCATATAN CIPTAAN BERDASARKAN PERSYARATAN KEASLIAN (STUDI PUTUSAN…

Najla Rafifah

Permasalahan mengenai gugatan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian sangat identik dengan adanya unsur kesamaan esensial antara ciptaan atau dengan objek kekayaan intelektual lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (2) UUHC . Perkara-perkara dalam kedua putusan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu kesamaan faktanya sehingga dapat dibandingkan antara kedua perkara tersebut dalam putusannya masing-masing. Namun, dalam praktiknya …


    SERVICES DESK