Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTATION OF UNCITRAL TECHNICAL NOTES ON ONLINE DISPUTE RESOLUTION INTO …

MUHAMMAD MIFTAHUL FARHAN

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. Indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana Penyelesaian Sengketa Online (ODR) sebagai ben…

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS EXTRAJUDICIAL KILLINGS AS GROSS HUMAN RIGHTS VI…

Nurul Ikhwani

-

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

Fitria An Anisa

Hum Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Kenyataannya masih ada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pene…

IMPLEMENTASI IPOA-IUU FISHING TAHUN 2001 TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL FI…

AISYA NABILA

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling ujung barat negara Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh Selat Malaka, Samudera Hindia dan berbatasan dengan Selat Benggala. Potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah laut Aceh menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Aktivitas penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal penangkap ikan di ZEE saat ini semakin mengkhawatirkan terkait dengan masalah perikananan FAO telah menerbitkan instrument a…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM

SAHDA MUSYARRI

ABSTRAK Sahda Musyarri (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl. (Susiana, S.H., M.H.) Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai P…

LEGAL ANALYSIS ON THE SPECIAL MILITARY OPERATION IN UKRAINE BY RUSSIA BASED O…

Muhammad Shidqi

Pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin, Presiden Rusia, memutuskan untuk melancarkan serangan ke Ukraina yang dikenal dengan Operasi Militer Khusus. Serangan itu dimulai ketika pasukan militer Rusia menyusup ke perbatasan Ukraina mulai dari Belarus di utara, Semenanjung Krimea di selatan, dan wilayahnya sendiri di timur. Serangan tersebut merupakan masalah terhadap prinsip kedaulatan, karena melanggar kedaulatan Ukraina, integritas wilayah, dan independensi politik. Rusia mengklaim kep…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN REKENING PASIF (DORMANT ACCOUNT) OLEH P…

ADITYA PRABAWA

Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwasannya bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam menghimpun dana, bank menggunakan rekening sebagai tanda pengenalnya, yang apabila nasabah tidak melakukan mutasi yang aktif rekening tersebut akan berubah status menjadi rekening pasif, namun tidak diketahui dampak keberadaan reken…

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 73 AYAT 2 UNCLOS 1982 TERHADAP KAPAL ASING PELAKU I…

Nafisah Wardah Nasution

Ketentuan pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 sebagai salah satu bentuk penegakan hukum negara pantai menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Namun pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, bahkan sampai saat belum pernah menerapkan ketentuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan…

CYBER DIPLOMACY LAW TO IMPROVE CYBER SECURITY IN INDONESIA (STUDY ON BSSN)

Rafiqa Nuzula

EXAMINING THE ASEAN CROSS-BORDER PERSONAL DATA TRANSFER REGULATION AND ITS CO…

Merlita Yuli Safitri

ABSTRACT MERLITA YULI SAFITRI 2023 Examining The ASEAN Cross-Border Personal Data Transfer Regulation And Its Compatibility With Indonesian’s Personal Data Protection Law Faculty of Law, Syiah Kuala University (ix.74 ), pp.,abbr., bibl. Mahfud, S.H., LL.M Nowadays in the digital era, there has been an increase in the use and transfer of personal data in various countries. ASEAN has formed a regional instrument (ASEAN Framework o…


    SERVICES DESK