Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA PELINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA BAGI KORBAN K…

Laila Pitri

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Kemunculan teknologi berupa sosial media telah membawa dampak negatif bagi kehidupan anak. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kejahatan seksual baru berbasis sibe…

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESE…

Haunan Rafiqa Basith

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH Haunan Rafiqa Basith Zahratul Idami Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan pada Pasal 240 mengenai syarat serta Pasal 245 bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 …

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGK…

ZULFADLI

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH Zulfadli1, Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.2, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.3, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.4 Berdasarkan regulasi tentang kewenangan pengelolaan pertambangan pertambangan mineral dan batubara, dari dahulu sampai sekarang, telah terjadi berbagai persoalan dalam mensejahterakan rakyat di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI REPA…

NAWAL ASKA

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memandatkan KKR Aceh untuk melakukan rekomendasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dan ditujukan kepada Pemerintah. Namun, rekomendasi reparasi ini belum berjalan dengan maksimal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak reparasi korban. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan realisasi dari KKR Aceh dalam melakukan penyusunan rekomendasi reparasi, lalu bagaimana kedudukan dan kek…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKA…

Lutfia Cantika

ABSTRAK LUTFIA CANTIKA (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl.,tabl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b mengenai, Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan Surat K…

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA …

ZAHARA MALDINA

ABSTRAK 2023 ZAHARA MALDINA, 2023 PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG SUKAJAYA KECAMATAN MUARA TIGA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,63) pp, tabl, bibl. Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kab…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS…

Rahmat Nurhidayat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau korporasi, secara yuridis tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku jika kerusakan lingkungan berdampak serius terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya…

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH …

Deddi Maryadi

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho) Deddi Maryadi* Dahlan** Azhari*** ABSTRAK Pemanfaatan secara maksimal sistem informasi teknologi secara masif dalam hal pelaksanaan sidang pidana menggunakan sarana elektronik adalah untuk mengikuti perkembangan hidup dimasyarakat dan demi terwujudnya efektifitas dari pelaksanaan sidang pidana di era yang serba digital. Oleh karena itu, …

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KA…

Mauriska Khairunnisa

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598/PDT/2016) Mauriska Khairunnisa* Darmawan** Iskandar A Gani*** ABSTRAK Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Sipil (Pencatatan Perkawinan), sebelum perkawinan itu berlangsung dan ia mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Contohnya yang dialami oleh …

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA …

ELZA DWINA PUTRI

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Namun pada faktanya, masih banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tujuan dari peneiti…


    SERVICES DESK