ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598/PDT/2016) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598/PDT/2016)


Pengarang

Mauriska Khairunnisa - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Darmawan - 196205251988111001 - Dosen Pembimbing I
Iskandar A. Gani - 196606161991021001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2003202010008

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598/PDT/2016)

Mauriska Khairunnisa*
Darmawan**
Iskandar A Gani***

ABSTRAK
Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Sipil (Pencatatan Perkawinan), sebelum perkawinan itu berlangsung dan ia mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Contohnya yang dialami oleh Dr. Hardi Soetanto yang menikah secara sah dengan Dr. F.M. Valentina, S.H. Namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian. Yang mana masalah nya kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris tetapi perjanjian perkawinan tidak pernah didaftarkan oleh kantor pencatatan sipil.
Tujuan dari judul penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis tentang sah tidaknya akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan sipil, Menganalisis tentang pertimbangan hakim agung (Mahkamah Agung) dalam putusan Mahkamah Agung nomor 598/PDT/2016, dan Menganalisis tentang akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan sipil.
Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif, yang menitik beratkan pada pemakaian data sekunder atau norma hukum tertulis dan mengulas terkait doktrin atas asas pada ilmu hukum. dan Peneliti menerapkan pendekatan Konsep (Conceptual approach) yang fungsinya untuk menampilkan objek yang menarik dari segi praktisnya dan dari segi pengetahuan pada pemikiran dan Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menelaah pada kasus yang berhubungan dengan isu yang terjadi.
Sahnya akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan sipil, maka tidak mengikat pihak ketiga dan hanya mengikat pada suami dan/atau istri. Pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan tanggapan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan sipil yang berdasarkan Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mencatatkan perjanjian perkawinan yang dibuat di kantor pencatatan sipil.
Seharusnya calon suami dan calon istri harus mendaftarkan akta perjanjian pada kantor pencatatan sipil atau notaris yang akan memberikan bukti hukum yang lebih kuat dan menghindari kontroversi di masa depan. Maka perjanjian perkawinan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut bukan hanya sebagai aturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak Warga Negara Indonesia namun juga harus menjadi suatu aturan yang mengikat dan adanya efek jera bagi yang melanggar peraturan tersebut. Seharusnya calon suami dan calon istri mendaftarkan Perjanjian perkawinan pada kantor pencatatan sipil agar tidak menimbulkan akibat hukum dan mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Kata kunci : Perjanjian Perkawinan, Pencatatan sipil, Pertimbangan Hakim

JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE AGREEMENTS THAT ARE NOT REGISTERED AT THE CIVIL REGISTRATION OFFICE (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 598/PDT/2016) Mauriska Khairunnisa* Darmawan** Iskandar A Gani*** ABSTRACT The marriage agreement must be drawn up with a notarial deed, as well as with a written agreement ratified by the Civil Registry Supervisor (Marriage Registration), before the marriage takes place and it takes effect from the time the marriage takes place. For example, experienced by Dr. Hardi Soetanto who is legally married to Dr. FM Valentina, SH However, the marriage has been broken up due to divorce. Which is the problem, both parties make a marriage agreement before marriage. A marriage agreement made and signed before a Notary but the marriage agreement has never been registered by the civil registration office. The purpose of the title of this research namelyto explain and analyze whether or not a marriage agreement is legal that is not registered at the civil registration office, Analyzing aboutjudge's considerationSupreme Court (Supreme Court) in the Supreme Court decision number 598/PDT/2016, and Analyze the legal consequences of marriage agreements not being registered with the civil registration office. The research method used is normative juridical, which focuses on the use of secondary data or written legal norms and reviews related to doctrine on the principles of legal science. And The researcher applies a Conceptual approach whose function is to display interesting objects from a practical standpoint and from a knowledge perspective and certain attributes and a Case Approach.is an approach that is carried out by examining cases related to issues that occur as court decisions that have permanent legal force. Whether the deed of the marriage agreement is valid or not registered at the civil registration office, if the marriage agreement is not registered, it remains valid for both parties who made the marriage agreement, namely the husband and/or wife, then the marriage agreement cannot be binding on third parties. The judge's consideration of the reasons for the review was of the opinion that the Supreme Court argued: That this reason can be justified because after carefully examining the review memory and review responses related to Judex Juris considerations there has been an oversight or obvious mistake. The legal consequence of a marriage agreement deed that is not registered at the civil registration office based on the requirements that must be met in order for a marriage agreement to have binding force on third parties is by registering the marriage agreement made at the civil registration office. The prospective husband and wife should register the deed of agreement at the civil registration office or notary which will provide stronger legal evidence and avoid future controversy. Then the marriage agreement has binding power to third parties. The Supreme Court Decision is not only a rule made to protect the rights of Indonesian citizens but must also become a binding rule and have a deterrent effect for those who violate these regulations. The prospective husband and prospective wife should register the marriage agreement at the civil registration office so that it does not cause legal consequences and has legal force against third parties. Keywords: Marriage Agreement, Civil Registration, Judge's Consideration

Citation



    SERVICES DESK