Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
DISSERTATION
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH
Pengarang
ZULFADLI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Husni - 196208101990021002 - Dosen Pembimbing I
Iskandar A. Gani - 196606161991021001 - Dosen Pembimbing II
Mahdi Syahbandir - 196402011990021004 - Dosen Pembimbing III
Nomor Pokok Mahasiswa
1609300020007
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S3) / PDDIKTI : 74001
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH
Zulfadli1, Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.2, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.3, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.4
Berdasarkan regulasi tentang kewenangan pengelolaan pertambangan pertambangan mineral dan batubara, dari dahulu sampai sekarang, telah terjadi berbagai persoalan dalam mensejahterakan rakyat di daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa kesesuaian antara pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, realitanya pada saat ini, dan konsep yang tepat terhadap kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam undang-undang tentang mineral dan batubara, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis konsep-konsep terkait dengan objek penelitian.
Belum terdapat kesesuaian antara pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pada saat ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Format kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan amanat pada Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hendaknya pembentuk undang-undang mengenai pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara membuat aturan yang tegas dan jelas tentang keseimbangan untuk mengurus sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Dikuasai oleh Negara, Kemakmuran Rakyat
MINERAL AND COAL MINING MANAGEMENT AUTHORITY IN ORDER TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN THE REGION Zulfadli1, Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.2, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.3, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.4 Based on the regulations concerning the authority for the management of mineral and coal mining, from the past until now, there have been various problems in the welfare of the people in the region. The purpose of this study is to explain and analyze the conformity between the regulation of mineral and coal mining management authority in order to improve the welfare of the community in the region based on the law compared to the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the current reality, and the concept that appropriate to the authority to manage mineral and coal mining in the context of improving the welfare of the people in the region. To achieve the research objectives, the type of this research is determined, namely normative legal research. The approach used in this research is the law approach and the concept approach. The legal approach is carried out by collecting and analyzing the provisions in the mineral and coal law. While the concept approach is used to analyze the concepts related to the object of research. There is no compatibility between the regulation of the authority to manage mineral and coal mining in the context of improving the welfare of the people in the regions based on the law compared to the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The regulation of the authority to manage mineral and coal mining in order to improve the welfare of the community in the region at this time after the decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 is regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The format of the authority to manage mineral and coal mining is the balance between the central government and regional governments based on the mandates in Article 18A paragraph (2), Article 33 paragraph (3), and Article 33 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The legislators regarding the regulation of the authority to manage mineral and coal mining should make firm and clear rules regarding the balance for managing natural resources between the central government and local governments. Keywords: Natural Resources, Controlled by the State, People's Prosperity
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Arju Amalul Alfi, 2023)
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN (M. Raihan. S, 2021)
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (CUT AZZUHRA FADHILAH, 2022)
KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Rahima Kamariah, 2024)
MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS ACEH (Zulkarnaini, 2024)