Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

INTAN MULYANI

ABSTRAK Intan Mulyani, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi (Suatu 2023 Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) (vi, 72) pp., tabl., bibl. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi diintegrasikan kedalam proses litigasi di pengadilan, dengan pengintergasian mediasi diharapkan mampu mengurangi penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan, na…

PENYELESAIAN SENGKETA GARAL TANAH SAWAH MELALUI PERADILAN ADAT GAYO (SUATU PE…

Siti Zubaidah

ABSTRAK SITI ZUBAIDAH 2023 PENYELESAIAN SENGKETA GARAL TANAH SAWAH MELALUI PERADILAN ADAT GAYO (Suatu Penelitian di Kampung Mangang Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi 57,), pp., tabl., bibl., (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Peraturan Gubernur Aceh pasal 16 ayat 2 dan 3 Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Dan Istiadat. M…

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH)

BEDDRISA DHALILLA LARASATI

ABSTRAK BEDDRISA D LARASATI, 2023 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67), pp., bibl. DR. DARMAWAN, S.H., M.HUM. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 1 angka 1 telah ditetapkan bahwasanya gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.00…

PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MUA…

Raudhatul Jannah

Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan bahwa mengenai hasil ikan pemeliharaan, penggarap tambak mendapatkan bagian hasil minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini un…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN PADA…

EZA RIDWAN FIRMANSYAH

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamatan dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha (angkutan umum). Namun dalam kenyataannya …

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONE…

Frity Saliaty

ABSTRAK FRITY SALIATY (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA PADA APLIKASI TELEGRAM (Suatu Penelitian Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59)pp., tbl., bibl. Khairani S.H., M.Hum Dalam Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC dijelaskan bahwa hak cipta atas karya cipta sinematografi mendapatkan perlindungan dan p…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…

IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…

NUR AZIZAH

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN RNPERUSA…

ELDIAN ALFIYANDA SILALAHI

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”. Namun dalam pelaksanaannya masih ada para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi …


    SERVICES DESK