Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR KOPI OLEH KOPERASI BAITUL QIRADH BABURAYY…

NADYA SALSABILA

Pasal 1457 KUHPerdata menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli perusahaan antara penjual dan pembeli terdapat jarak yang tidak memungkinkan melakukan transaksi seperti jual beli biasa. Hal ini memungkinkan timbulnya masalah dikarenakan para pihak tidak saling mengenal serta berada di ne…

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA…

M. NASRY AZFAN EL RAWY

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua tujuan perkawinan tersebut tercapai bahkan terjadi pembatalan atas perkawinan tersebut. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan, diatur …

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA DUA (SUAT…

Kafrawi

ABSTRAK Kafrawi, 2023 Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Sekalipun telah di atur dasar hukumnya seperti disebukan dalam Pasal 372 KUHP bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara sel…

PERKAWINAN USIA ANAK DAMPAKNYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Shella Oetharry Gunawan

Dalam Pasal 4 Undang –Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang tersebut menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, orang tersebut ma…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YA…

DEDEK ANANDA FACHRIDZAL

ABSTRAK Dedek Ananda Fachridzal (2023) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Melalui Sosial Media (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp., bibl.,tabl (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai norma, pedoman, dan kontrol terhadap peri…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADI…

ZAKI RAZUARDI

Berdasarkan Pasal 365 KUHP ayat 1 menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NO.75/PID.SUS/2019/PN MBO TENT…

SITI RIZCA VITRIA

ABSTRAK Siti Rizca Vitria, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo TENTANG KELALAIAN TENAGA KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp, bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF …

RITA MAQFIRAH

ABSTRAK RITA MAQFIRAH, 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Hasil Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65), pp., bibl. (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransfera…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA MASA KEDALUWARSA PADA …

Tasya Rizka Zulvia

Pasal8ayat(1) huruf gUndang-UndangNomor 8Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Persaingan global yang terjadi membuat pelaku usaha selaku produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untukmendapatkan keuntungan, salah satun…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK…

SARAH RAIHANAH

Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak menyebutkan bahwa dibentuknya Kota Layak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat berkembang, berpartisipasi dan terlindungi secara optimal. Tetapi masih ada anak yang belum terpenuhi hak dilindungi, kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Gampong Layak Anak dan terjadinya pandemi setelah Gampong Lamgugob menjadi Gampong Layak Anak(GLA). Oleh karena itu Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tersebut belum dap…


    SERVICES DESK