Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA …

SORAYA AGUSTINA

ABSTRAK Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara legal menerapkan sistem keuangan berbasis syariah di bawah payung hukum Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain proses konversi perbankan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun, durasi waktu konversi yang relatif singkat, keterbatasan perbankan syariah dalam menerapkan seluruh prinsip syariah serta k…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PERKEMBANGAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKA…

M. Insanul Kamil

ABSTRAK Tidak bisa dipungkiri bahwa peranan UMKM telah bergerak menjadi salah satu sektor paling penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang masif. Tak hanya itu, sektor UMKM juga terbukti sebagai sektor dengan tingkat ketahanan ekonomi yang sangat tinggi dimana sebagian UMKM berhasil bertahan atau bahkan melebihi target profitabilitas di masa pandemik Covid-19 yang memberikan tekanan serius terhadap ekonomi Indonesia. Pesatnya perkemban…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT JULI KABUPATEN BIREUEN DALAM MENINGKATK…

YOLLA OKTA ZALVIA

Konsep pelayanan publik merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sebuah Negara, karena setiap kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan melalui proses pelayanan yang disajikan dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut. Kantor camat sebagai wadah penyelenggaraan administrasi pemerintah harus dapat memberikan layanan dan fasilitas yang terbaik bagi warganya. Kantor camat harus dapat menyediakan pelayanan secara modern atau komputerisasi seiring dengan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM P…

Teuku Laisija Aqsha

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait jumlah perekaman e-KTP di Kabupaten Pidie Jaya dan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program evaluasi peningkatan perekaman e-KTP, salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang terba…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN OPEN GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN DESA BAROH KECAMATAN MONTASIK KA…

Imam Maulana

Penerapan open government di Desa Baroh masih menghadapi tantangan terkait transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi. Dalam praktiknya, Desa Baroh belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan prinsip tersebut. Indikator-indikator seperti transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar open government dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

DYNAMIC GOVERNANCE: PEMBUATAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR DI KANTOR IMIG…

Naufal Murtadha

ABSTRAK Keterbatasan kuota antrian M-paspor menyebabkan penumpukan antrian bagi masyarakat. Pembuatan paspor disetiap bulan nya terus meningkat, masalah ini menyebabkan masyarakat harus mencari alternatif dengan mendatangi kantor imigrasi lain, yang berpotensi mengurangi efisiensi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Dynamic governance dalam pembuatan paspor melalui aplikasi M-paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh serta upaya yang dilakukan kantor …

TATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH

Faizul Achyar

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 terjadi di Aceh. Alat Peraga Kampanye merupakan benda untuk memperkenal diri kepada masyarakat agar diberikan suara ketika hari Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pengawasan pada Pemilu dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pemasangan APK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melal…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh -
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI ACEH (KAJIAN SERTIFIKA…

Firly

ABSTRAK Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun bedasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka UMKM sertifikasi halal di Kota Sabang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang, dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan s…

PENGAWASAN OMBUDSMAN ACEH TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH

TARISSA HUMAIRA

ABSTRAK Permasalahan pelayanan publik di sektor pendidikan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terkait transparansi, aksesibilitas, dan pembiayaan yang adil masih menghadapi tantangan. Salah satu isu utama adalah pungutan dana perpisahan dan wisuda yang membebani orang tua, meskipun sudah ada peraturan yang melarangnya. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten, menyebabkan protes dari masyarakat dan indikasi maladministrasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menga…

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI BIDANG KHALWA…

Nurhuza As armuna

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Keistimewaan itu termanifestasikan dalam menjalani kehidupan beragama, pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai islam, dan adat serta menimbang peran ulama pada pengambilan kebijakan daerah. Maka berdasarkan hal tersebut diciptakan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pemerintahan Aceh, kebijakan tersebut guna tertib dalam menjalankan tatanan pemerintahan serta kehidupan sosial m…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK