Electronic Theses and Dissertation

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Keistimewaan itu termanifestasikan dalam menjalani kehidupan beragama, pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai islam, dan adat serta menimbang peran ulama pada pengambilan kebijakan daerah. Maka berdasarkan hal tersebut diciptakan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pemerintahan Aceh, kebijakan tersebut guna tertib dalam menjalankan tatanan pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat terkhususnya bagi permasalahan tentang hukum jinayat tentang perbuatan khalwat di Kota Sabang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut bagi pemerintahan kota Sabang terkhususnya bagi pengusaha penginapan. Teori yang dirujuk pada penelitian ini yaitu implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dengan informan penelitian berjumlah 10 orang. hasil yang ditemukan dilapangan menunjukan bahwa terdapat beberapa penginapan yang masih menerima pasangan yang Non muhrim mahram untuk menginap dalam satu kamar yang sama. Kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga implementasi kebijakan kurang maksimal dijalankan. Dan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pelanggar pelanggar syariat masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Penghambat antara lain faktor sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. Saran dari peneliti yaitu, agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap masing-masing tupoksi yang diberikan terhadap dinas- dinas terkait. melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit- unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dalam penegakan syariat islam di kota wisata tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Qanun, Khalwat, Penginapan, Sabang

Aceh Province is an area that has privileges and specifics. This privilege is manifested in living a religious life, education based on Islamic values and customs and considering the role of the clergy in regional policy making. So based on this, the Aceh Government Qanun was created, this policy is to be orderly in carrying out the governance structure and social life of the community. The purpose of this research is to find out the policy implementation process and the factors that influence the implementation of these policies for the Sabang city administration, especially for lodging entrepreneurs. This study uses a qualitative method Wilayatul Hisbahere data collection through observation, interviews and documentation with research informants totaling 10 people. The results found in the field show that there are several inns that still accept Non muhrim-muhrim couples to stay in the same room. Lack of coordination between institutions so that policy implementation is Nomort carried out optimally. And there is still a lack of socialization carried out so that sharia violators are still often found in the midst of society. The implementation of this policy is influenced by inhibiting factors, including resource factors and the lack of coordination between responsible institutions. Suggestions from researchers, namely, in order for this policy to work, revisions must be made to each of the duties and functions assigned to related agencies. carry out outreach and the existence of a commitment from each work unit within the City Government of Sabang in enforcing Islamic law in the tourist city. Keywords: Implementation, Qanun, Khalwat, Lodging, Sabang