Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU TANPA PER…

Alifia Juana

Pasal 1234 menyebutkan bahwa perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan bunyi Pasal 1234 tersebut, seseorang baru akan dikatakan wanpretasi apabila tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak semestinya, memenuhi prestasi tapi terlambat, dan melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian. Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tida…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA NAIL ART (SUATU PENELITIAN PADA JASA USAHA …

Tahmida Amanda

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian jasa nail art, pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, berkewajiban melaksanakan perjanjian dengan baik dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, wanprestasi masih terjadi, khususnya yang dilakukan oleh pengguna jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerug…

PENGARUH AFTER-SALES SERVICES TERHADAP PURCHASE INTENTION, DENGAN DIMEDIASI O…

M.QARIBURRIZIEQ

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh after-sales services terhadap purchase intention pada konsumen iPhone second di Kota Banda Aceh dengan peran mediasi brand credibility, brand loyalty, dan brand equity. Pasar smartphone bekas memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan produk baru, sehingga layanan purna jual menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan persepsi positif konsumen terhadap merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei kuesioner yan…

KOLABORASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MITIGASI RISIKO BENCANA GEMPA BUM…

PUTRI AZHARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana di Kota Banda Aceh akibat kondisi geografis yang berada pada wilayah rawan gempa bumi dan tsunami, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang efektif melalui kolaborasi antaraktor. Mitigasi bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam suatu sistem tata kelola yang terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kola…

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA MELALUI MODEL AUDITORY INTELLECTUAL REPETIT…

Nadia Mushfira

Nadia Mushfira. (2026). Pemahaman Konsep Matematika Siswa melalui Model Auditory Intellectual Repetition (AIR) di MTsS Ashhabul Yamin. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dra. Yuhasriati, M.Pd., dan Cut Yuni Nurul Hajjina, S.Pd., M.Pd. Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika karena menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematis. Namun, berdasarkan observasi awal di MTsS As…

PERAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK …

Mahfud Imanda

Fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan permasalahan sosial yang kompleks yang memerlukan penanganan tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui rehabilitasi sosial berbasis pendidikan dan keterampilan. Peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial, menjadi sangat penting dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Provinsi Aceh dal…

PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMU…

Intan Barizah

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Untuk memperoleh hak asuh anak, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang menginginkannya adalah dengan mengajukan tuntutan …

ANALISIS KINERJA DINAS PENDIDIKAN ACEH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

NADIA

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Aceh masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan fasilitas, ketimpangan distribusi guru, dan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pendidikan Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dengan menggunakan pendekatan analisi…

PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 406K/…

Nabila Nur Zuhra

Penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selajutnya di singkat dengan KHI) menyatakan pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Hakim memutuskan hak asuh anak di berikan kepada pemohon dalam hal ini ialah ayah dari anak tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal…

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT (SUATU PEN…

Muhammad Habban Farisy

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung,…


    SERVICES DESK