Electronic Theses and Dissertation

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung, tetapi juga mencakup anak angkat, namun dalam pelaksanaannya di Banda Aceh, aturan ini sering kali tidak diterapkan dengan semestinya. Anak angkat, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan biaya perawatan, justru sering kali diabaikan dan tidak menerima dukungan finansial yang diperlukan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan status anak angkat pasca perceraian orang tua angkat dan untuk menjelaskan pelaksanaan pengasuhan anak angkat pasca perceraian orang tua angkat.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak angkat setelah perceraian orang tuanya adalah sama seperti anak kandung. Orang tua bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pelaksanaan hak asuh anak angkat di Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap anak angkat sering kali diabaikan. Anak angkat malah sering ditelantarkan, bahkan dititipkan di panti asuhan, karena masing-masing orang tua tidak bertanggung jawab untuk memberikan perawatan dan biaya yang diperlukan bagi anak tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak angkat yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan pengasuhan anak, khususnya yang bertujuan untuk melindungi anak angkat. Disarankan kepada orang tua angkat untuk memusyawarahkan dengan orang tua biologis untuk memastikan kesejahteraan anak angkat, serta mengatur pengasuhan dan perawatan yang terbaik bagi anak tersebut.

In Presidential Instruction Number 1 of 1991 regarding the Compilation of Islamic Law, specifically Article 156 letter b states that a mature child (mumayyiz) has the right to choose to receive hadhanah (maintenance) from either the father or mother. Furthermore, in letter d, it is stated that all costs related to hadhanah and child support are the responsibility of the father according to his capability, at least until the child reaches adulthood and can support themselves (21 years old). This obligation extends not only to biological children but also to adopted children. However, in its implementation in Banda Aceh, these rules are often not properly enforced. Adopted children, who should receive attention and financial support, are frequently neglected and do not receive the necessary financial aid. The purpose of this thesis is to explain the status of adopted children after the divorce of their adoptive parents, and to elucidate the implementation of their care post-divorce. The research method employed in this study is juridical empirical. Research data includes primary data obtained from interviews with sources, and secondary data consisting of literature such as textbooks, theories, and legal regulations. The findings indicate that the status of adopted children after their adoptive parents' divorce is equal to that of biological children. Parents are responsible for the upbringing and care of these children until they reach adulthood. Article 156 letter d of the Compilation of Islamic Law stipulates that all costs related to hadhanah and child support are the father's responsibility according to his capability, at least until the child is capable of supporting themselves (21 years old). However, the implementation of custody rights for adopted children in Banda Aceh does not conform to legal provisions. The obligation to provide hadhanah and support for adopted children is often neglected. Adopted children are sometimes abandoned, even entrusted to orphanages, because each parent fails to take responsibility for providing the necessary care and expenses for the child. This situation reflects violations of the rights of adopted children that should be protected by the law. It is recommended that the government create regulations specifically aimed at protecting adopted children's custodial rights. Adoptive parents are advised to negotiate with biological parents to ensure the well-being of adopted children and to arrange for the best possible custody and care for them.