IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 3 TAHUN 2021 TEN…
ABSTRAK
Pelaksanaan tata tertib dan etika kampus merupakan wujud konkret dari visi universitas sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai. Universitas Syiah Kuala (USK) telah menetapkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 7 huruf a yang mengatur kewajiban berpakaian sesuai syariat Islam bagi seluruh warga kampus yang beragama Islam. Namun, implementasi aturan ini dalam praktiknya belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal dan konsisten. Permasalahan seperti ketiadaan penga…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN)
Nanda Zulisma Yenni*
Azhari**
M. Adli***
ABSTRAK
Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH …
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI USAHA MIKRO DI ACEH
Putri Balqis Vilza
Yusri
M. Gaussyah
ABSTRAK
Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan untuk memperkuat
pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Salah satunya dengan memajukan usaha
mikro di wilayah Aceh melalui penyaluran pembiayaan. Ketentuan pada Pasal 14
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga K…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…
Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…
PENERAPAN PRINSIP TRANSPARENCY DAN RESPONSIBILITY DALAM PELAYANAN KONSUMEN PA…
Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy mengatur bahwa Perumda Tirta Daroy menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Namun, pada kenyataannya Perumda Tirta Daroy belum sepenuhnya maksimal dalam menerapkan …
