Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS UMUM (SUATU P…

ADINDA ZULAIKA

Pasal 378 KUHP menyebutkan, bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. namun pada kenyataannya masih terdapat hukuman yang …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

PENERAPAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI B…

Muhammad Farid

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan metode Economic Order Quantity (EO) untuk meningkatkan efesiensi biaya pada suatu perusahaan. Adapun yang menjadi obijek dadarn penelitian ini yaitu Toko Sumatera Elektronik Banda Aceh Agar penelitian lebih terarah dan tepatsasaran, maka penelitian al.an dibatasi oleh laporan persediaan untuk ta.hun 2009, Hasil penelitian menunjukkan hahrwa dengan penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ)…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

PROSEDUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN ACEH

MUHAMMAD SIDDIQ

Tugas Akhir ini membahas tentang sistem dan prosedur pengadaan barang khusunya pengadaan kendaraan dinas pada Dinas Perkebunan Aceh. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan rancangan yang mendiskripsikan prosedur perencanaan pengadaan barang (Kendaraan Dinas), Mengidentifikasi permasalahan yang menggunakan dasar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelit…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAH…

Fadlun Riza

ABSTRAK FADLUN RIZA, PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp.,bibl. (Kurniawan, S.H.,LL.M) Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh men…

IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAA…

Cut Yulia Rizky

* ** IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH Cut Yulia Rizky Eddy Purnama Mujibussalim ABSTRAK vi * ** *** Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa dalam Pasal 17 ayat Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TATA KELOLA PELAKSANAAN RAPAT PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

SUSAN ZAHARA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KOMITMEN APARATUR DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKU…

Nadia

ABSTRAK Penelian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen aparatur dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit SKPA di Pemerintahan Aceh yang teknik pengambilan sampelnya menggunakan non probability sampling dengan metode sensus. Responden yang menjadi objek penelitian ini adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari K…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK