Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) P…

MUHAMMAD FIRDAUS

ABSTRAK Muhammad Firdaus 2018 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) PORNO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65), pp., bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H.) Ketentuan larangan peredaran VCD porno diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarka…

PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN MEMBUAT DAN MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALU…

Ulfa Riskia Sari

ABSTRAK PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN MEMBUAT DAN MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL WHATSAPP (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp.,tabl.,bibl., Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE J.o. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau …

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (…

Sutrina Alqadri

Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial merupakan bagian penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pornografi masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait kecukupan alat bukti digital, perbedaan penafsi…

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI YANG BERSIFAT PRIVASI (SUATU PENEL…

Rizka fonna

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik menyebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Dalam kenyataannya, diwilayah Pe…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUA…

Amanda Humaira

Pendistribusian konten pornografi dengan media elektronik sebagai suatu tindakan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU Noor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ancaman pidana ada pada Pasal 45 ayat (1) UU tersebut, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, pada realitanya masih ada tindakan melanggar atau pelanggaran terhad…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…

PERSEPSI REMAJA (SISWA-SISWI SMP NEGERI 2 BANDA ACEH) TENTANG TAYANGAN PO…

Zaina Risma

Persepsi masyarakat yang masih awam untuk membicarakan masalah seks dengan anak khususnya remaja merupakan hal yang tabu sehingga remaja berusaha mencari informasi mengenai seks dari sumber informasi lain seperti buku porno, majalah porno, atau tayangan-tayangan dari media massa yang memuat tentang pornografi dan pornoaksi Masa remaja merupakan salah satu bagian perjalanan rentang hidup manusia. Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintera…

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELI…

NAUFAL AKRAM

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Sabang) Naufal Akram, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59),pp., bibl.,tabl,,app. (Mukhlis S.H., M. Hum.) Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI SECARA ELEKT…

TASYA NAZILA

ABSTRAK Tasya Nazila, 2022 (Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam…

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENYEBARAN MUATA…

Miftahul Khairi

(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Dalam KUHP pornografi digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan, KUHP tidak mengatur secara tegas mengenai setiap tindak pidana pornografi termasuk tindak pidana penyimpanan dan penyebaran muatan pornografi tetapi ada Pasal 281-283 yang dapat dikenakan untuk tindak pidana ini. Berbeda dengan KUHP, UU Pornografi sudah lebih konkrit mengatur setiap jenis tindak pidana baik penyimpanan maupun penyebarannya, namun dalam UU Pornografi terdapat permasalaha…


    SERVICES DESK