Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON…

Sophia Humaira

Implementasi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan pranikah. Namun dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan terdapat hambatan dalam proses pelaksan…

PEMENUHAN HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI (SUATU PENELITIAN DI…

Inayatillah

Poligami diperbolehkan secara terbatas dan harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan bagi istri dan anak. Namun, meskipun prosedur administratif dan persidangan telah dilalui melalui pemeriksaan oleh Mahkamah …

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PADA KASUS PERKAWINAN USIA ANAK (SUATU PENELITIAN PADA …

Cut Hunafa Al Waqi

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas disebutkan bahwa “Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Berdasarkan definisi ini, apabila salah satu pihak atau keduanya dalam perkawinan berusia di bawah 18 tahun, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dari perkawinan usia anak atau child marriage. Dalam praktiknya, perkawinan usia anak masih terjadi dan b…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TI…

Khaira Lulfi Zuttaqiah

ABSTRAK (Prof, Dr. Ilyas, S.H., M.Hum) Perlindungan hukum bagi pasangan pernikahan di bawah umur yang tidak mendapatkan buku nikah menghadapi kendala, terutama terkait legalitas pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Pemberian dispensasi menjadi masalah hukum bagi para pasangan yang …

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUG…

Zihan Fahira

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYARIYYAH BANDA ACEH Zihan Fahira * Iman Jauhari ** Muazzin *** ABSTRAK Pemenuhan nafkah isteri pasca cerai gugat masih menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan normatif seperti Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur kewajiban suami memberi nafkah selama…

LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU MENURUT HUKUM ADAT (SUATU…

Anisa Putri

Hukum Adat Nagari Singgalang melarang keras untuk melangsungkan perkawinan sesuku, Apabila perkawinan sesuku tetap dilangsungkan maka bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat. Aturan ini sudah ada sejak dahulu di Minangkabau, namun dalam prakteknya masih ada yang melakukan perkawinan sesuku. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang ada di Nagari Singgalang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Nagari Singg…

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA (NAMARIBOTO) DARI SEGI HUKUM ADAT BATAK TOBA (SUA…

AR-RANNIRY SAVA ASY-SYARH ADDIN

Perkawinan menurut adat bukan hanya berarti sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan’. Perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai saja, tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Perkawinan semarga ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga sangat dilarang keras dikarenakan dalam adat Batak Toba orang yang semarga adalah saudara kandung. larangan ini sudah …

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEKERASAN…

ADILLA SYAKIRA

ABSTRAK ADILLA SYAKIRA 2025 EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 70), pp., tabl., bibl., app. (EKA KURNIASARI, S.H., M.H., LL.M) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama m…

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

PUTRI ZAHWA

ABSTRAK PUTRI ZAHWA 2025 ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 72), pp., bibl., tabl., app. (Dr. TEUKU SAIFUL, S.H., M.Hum.) Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah terbatas mengenai hal-hal yang b…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIA…

Khumaira Zahara

Pasal 81 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri, anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah. Dalam kasus cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Sigli mengutip dari salah satu amarnya bahwa putusan tersebut memberikan izin kepada pihak suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli, namun dalam putusan a quo tersebut tidak mencantumkan hak-hak istri (termohon) …


    SERVICES DESK