Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (S…

Anggreiny Amanda Syari

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdaganagan Orang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.00,00. Namun dalam penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana masih belum optimal sebagaimana pada beberapa kasus yang terjadi di Wilayah Hukum P…

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KECAMATA…

Nadiratul Ulfa

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Konsumsi zat nutrisi yang tidak mencukupi dianggap sebagai masalah ekologi yang tidak hanya karena kekurangan ketersediaan pangan dan zat gizi tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh kemiskinan, dan sanitasi lingkungan yang buruk ketidaktahuan gizi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi pe…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI TERHADAP PROYEK PEMERINTAH (STUDI K…

Eka Kurniasari

Dalam pelaksanaan peeriaan konstruksi dituntut adanya tanggung jawab profesional dari pelaksana konstruksi. Mengenai tanggung jawab pelaksana konstruk si ditegaskan dalam Undang-Unang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 11 yang menyebutkan bahwa wujud tanggung jawab tersebut adalah dalam bentuk mekanisme penjaminan dan sanksi administratif. Dalam kenyataan sering terjadi keterlambatan penyelesaian hasil pekerjaan konstruksi. …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN…

SUPRIADI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL DI ACEH Supriadi Alvi Syahrin Sanusi Sri Walny Rahayu supriadi30@gmail.com ABSTRAK Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara kepada penduduk khususnya …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH TENAG…

ANDI MIRZA

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Namun, dalam penelitian ini tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian yaitu salah transfusi darah B yang seharusnya adalah darah O. Hal ini bertentangan dengan kewajiban tenaga kesehatan yang seharusnya merawat pasien. Tenaga kesehatan terse…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PA…

Novia Andriani

ABSTRAK NOVIA ANDRIANI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BIREUN TAHUN 2017 (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 62 )pp..tabl.bibl. (ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si.,M.H.) Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh dilakukan tes kesehatan pemb…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR …

Husfiana

HUSFIANA, (2017) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ke warganegara an (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Era globalis…

TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS PERUSAHAAN PT. SEMEN INDONESIA DAN PT. SAMA…

Nanda Arif Fadillah

ABSTRAK NANDA ARIF FADILLAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN 2016 FASILITAS PERUSAHAAN PT. SEMEN INDONESIA DAN PT. SAMANA CITRA AGUNG ( Suatu Penelitian di Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., tabl., bibl. M. Iqbal, S.H., M.H Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 406 Ayat (1) menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang, merusakka…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Muji Dimarza Kesuma

ABSTRAK MUJI DIMARZAKESUMA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69) pp., bibl. Dr. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan nya zaman muncul tindak pidana gratifikasi da…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

SYAHRUMAN TAJALLA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK