Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…

Nadhifa Hafizdha

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENU…

DARA RIZKI FADILLAH

ABSTRAK IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pemasungan di Kabupaten Aceh Besar) (viii,104) pp.,bibl., tabl., Dr. M. Ya’kub Aiyub Kadir, S.Ag, LL.M. Penyandang disabilitas mental adalah salah satu kelompok yang paling terpinggirkan di Indonesia dan bahkan di dunia. Mereka rentan mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Atas dasar ini, hukum internasional telah mengeluarkan atura…

PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH- MASALAH SOSIAL DI GAMPONG SENTOS…

Zakiya Ulfah

ABSTRAK Skripsi ini berjudul : Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Sosial di Gampong Sentosa Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat, serta mengetahui kendala dan hambatan yang sering muncul dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah “teori peran” dari Robert K. Merton. Dengan menggu…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA

SYAHZEVIANDA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA ABSTRAK Eksistensi dan relevansi pengaturan di bidang batas desa dipengaruhi oleh pengaturan tentang desa secara umum sebagai norma yang menjadi sumber dan perintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sampai dengan masa pemerintahan era otonomi daerah saat ini, belum adanya formulasi aturan konkrit yang mengatur secara tuntas terkait batas wilayah desa di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (SUATU PENEL…

Muhammad Hidayat

ABSTRAK Muhammad Hidayat, PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP 2017 TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59)., pp., bibl (Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menyebutkan terdapat beberapa persengketaan yang dapat diselesaikan secara adat, salah satunya adalah penganiayaan ringan. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi di Kabupaten Pidie belu…

TANGGUNG JAWAB PESERTA TEMPUR DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM SUATU…

Jufrian Murzal

Konflik bersenjata yang terjadi di suatu negara akan menimbulkan dampak yang negatif bagi suatu negara, seperti hancurnya benda cagar budaya yang merupakan identitas masyarakat dan peradaban dunia, padahal perlindungan benda cagar budaya diatur oleh hukum internasional. Sehingga perlunya Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perlindungan benda cagar budaya pada saat konflik bersenjata. (Armed Conflict). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaa…


    SERVICES DESK