Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PEMILIK TANAH TERHADAP PELAYANAN KEGIATAN PRONA P…

Muliadi

ABSTRAK Tujuan penlhitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kegiatan Prona wilaryah tsunami di Kota Banda Aceh sudah sesuai harapan. Untuk mendapatkan data primer dalam melakukan penulisan karya akhir ini, penulis mengadakan penelitian langsung ke desa-desa yang terkena dampak tsunami yang terdapat di wilayah kecamatan Meuraxa, yaitu warga masyarakat peserta Prona yang mendapatkan dan memerlukan pelayanan pada Kantor Pertanahan Banda Aceh sebagian…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN S…

CUT RAHMAWATI

ABSTRAK CUT RAHMAWATI (2021) EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,56) pp.,bibl. (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menjadi landasan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan (non litigasi) di Aceh. Akan tetapi, penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Majeli…

SUATU TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP JUAL BELI TANAH WARGA NEGARA…

CUT REVIDA ZULFA ALIFIA

ABSTRAK Cut Revida Zulfa Alifia, 2021 DR. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL. Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam rangka mengatasi perkembangan dunia investasi di Indonesia, termasuk mengatur mengenai larangan nominee. Namun kenyataannya, di Pulau Sabang terdapat beberapa Warga Negara Asing yang membuka usaha di Gampong Iboih dengan menggunakan nama WNI yang didasarkan pada perjanjian nominee. Padahal, berdasarkan hukum yang …

DAMPAK PERALIHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (STU…

Heri Saputra

DAMPAK PERALIHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (Studi Terhadap Peralihan Lahan Sawah Menjadi Lahan Sawit Di Gampong Paya Laba. Kecamatan. Kluet Timur, Kabupaten, Aceh Selatan. Aceh. Indonesia) Perubahan sosial masyarakat terhadap peralihan mata pencarian terutama lahan pertanian mendapat sorotan penting dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memuat sanksi yang cukup berat.…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PETANI PEREMPUAN DI KABUPATEN A…

Desi Ade Trya

ABSTRAK Judul : Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Petani Perempuan di Kabupaten Aceh Besar. Nama : Desi Ade Trya NIM : 1301101010028 Jurusan : Ekonomi Pembangunan Fakultas : Ekonomi dan Bisnis This study aims to examine the effect of agricultural land conversion to female farmers in Aceh Besar District. This research is descriptive quantitative, using primary data. The study was conducted in Kabupaten Ace…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERT…

LISA NOVITA AKADIR

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE Lisa Novita Akadir 1 2 3 , Ilyas , Sulaiman Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun lahan pertanian di Kabupaten Pidie mengalami penyempitan lahan pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan. Pemerintah kabupaten Secara yuridis memiliki tangggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pang…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK