Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN KEDISIPLINAN SANTRI DI BANDA ACEH

Nuris Noviannisa Maghfirahmi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pentingnya kepemimpinan dalam pembinaan kedisiplinan santri di pondok pesantren. Meski pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menekankan karakter dan nilai-nilai Islam, masih terdapat permasalahan kedisiplinan santri dalam praktiknya, seperti keterlambatan shalat berjamaah, ketidakhadiran di halaqah tahfizh, ketidakkonsistenan mengikuti jadwal harian, dan pelanggaran peraturan asrama. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk meneliti peran kepemi…

POLITIK HUKUM FORMULASI 'UQUBAT RESTITUSI KORBAN PERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM …

Syarifah Rahmatillah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara normatif telah mengakui hak restitusi bagi korban perkosaan. Namun, terdapat diskoneksi paradigmatik antara law in books dengan law in action, di mana pemenuhan hak pemulihan korban kerap terabaikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama penelitian ini adalah lemahnya formulasi politik hukum dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat 2014 yang memposisikan restitusi sebagai ‘uqubat tambahan fakultatif melalui diksi dapat serta berga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

UPAYA TOKOH MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH DALAM P…

Indah Tryana

ABSTRAK Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari keistimewaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks implementasi di tingkat gampong, peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting karena mereka memiliki legitimasi sosial dan kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat. Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditetapkan sebagai salah satu percontohan Kampung Syariah sejak tahun 2012 dengan tujuan menginternali…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENYIDIKAN JARIMAH PERCOBAAN PEMERKOSAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM K…

FARA FAIZAH AURELIA

Penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan jarimah percobaan pemerkosaan. Di Aceh, jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun Qanun tersebut belum mengatur secara khusus mengenai jarimah percobaan pemerkosaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik kepolisian dalam menentukan dasar hukum dan penerapan pasal yang tepat…

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MAI…

Khalilul Ikhsan

Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku maisir telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturannya sudah diatur, terdapat 2 Kasus yang mengenai jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Tujua…

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT ACEH TERHADAP JUDI TOGEL…

NAJWA ATIKAH

Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat Aceh memberikan dasar hukum terkait sanksi bagi pelaku perjudian, sementara Pasal 9 Qanun Acara Jinayat Aceh mengatur tata cara dan kewenangan penyidik kepolisian dalam penegakan hukumnya. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menangkap dan menahan tersangka, menggeledah dan menyita barang bukti, meminta keterangan saksi atau ahli, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam…

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA JINAYAT…

Mifthahul Jannah

Perbuatan jinayat sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengaturan mengenai pelaksanaan uqubat terdapat pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Qanun Acara Jinayat pengaturan uqubat pada setiap jarimah sudah diatur berdasarkan hukum acaranya. Namun Kenyataannya masih ada hambatan yang dialami oleh ja…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HU…

Rizqi Hidayat Mizan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN QANUN JINAYAT (Studi Kasus Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah) Rizqi Hidayat Mizan* Rizanizarli** Sulaiman*** ABSTRAK Anak pelaku tindak pidana pemerkosaan secara normatif ditempatkan sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan hak anak sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor …

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH …

Putri Balqis Vilza

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI USAHA MIKRO DI ACEH Putri Balqis Vilza  Yusri  M. Gaussyah  ABSTRAK Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Salah satunya dengan memajukan usaha mikro di wilayah Aceh melalui penyaluran pembiayaan. Ketentuan pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga K…

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ON…

Rusnan Dinata

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH KABUPATEN ACEH BARAT Rusnan Dinata * Mohd. Din ** Teuku Saiful *** ABSTRAK Penelitian ini dilatari oleh maraknya praktik judi online di Kabupaten Aceh Barat yang semakin mengkhawatirkan karena mengancam tatanan sosial, melemahkan moralitas masyarakat, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang telah dilembagakan melalui Qanun Aceh Nomor 6 T…


    SERVICES DESK