Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

POLITIK HUKUM FORMULASI 'UQUBAT RESTITUSI KORBAN PERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM …

Syarifah Rahmatillah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara normatif telah mengakui hak restitusi bagi korban perkosaan. Namun, terdapat diskoneksi paradigmatik antara law in books dengan law in action, di mana pemenuhan hak pemulihan korban kerap terabaikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama penelitian ini adalah lemahnya formulasi politik hukum dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat 2014 yang memposisikan restitusi sebagai ‘uqubat tambahan fakultatif melalui diksi dapat serta berga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

UPAYA TOKOH MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH DALAM P…

Indah Tryana

ABSTRAK Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari keistimewaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks implementasi di tingkat gampong, peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting karena mereka memiliki legitimasi sosial dan kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat. Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditetapkan sebagai salah satu percontohan Kampung Syariah sejak tahun 2012 dengan tujuan menginternali…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP MINAT BERWAKAF MELALUI KEPER…

Sulastri Ningsih

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat berwakaf masyarakat di Provinsi Aceh, dengan kepercayaan kepada lembaga wakaf sebagai variabel mediasi. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial, namun pengelolaannya belum sepenuhnya optimal akibat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan …

PENYIDIKAN JARIMAH PERCOBAAN PEMERKOSAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM K…

FARA FAIZAH AURELIA

Penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan jarimah percobaan pemerkosaan. Di Aceh, jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun Qanun tersebut belum mengatur secara khusus mengenai jarimah percobaan pemerkosaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik kepolisian dalam menentukan dasar hukum dan penerapan pasal yang tepat…

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MAI…

Khalilul Ikhsan

Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku maisir telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturannya sudah diatur, terdapat 2 Kasus yang mengenai jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Tujua…

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT ACEH TERHADAP JUDI TOGEL…

NAJWA ATIKAH

Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat Aceh memberikan dasar hukum terkait sanksi bagi pelaku perjudian, sementara Pasal 9 Qanun Acara Jinayat Aceh mengatur tata cara dan kewenangan penyidik kepolisian dalam penegakan hukumnya. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menangkap dan menahan tersangka, menggeledah dan menyita barang bukti, meminta keterangan saksi atau ahli, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam…

PANDANGAN REMAJA TERHADAP ATURAN BERBUSANA ISLAMI DI KOTA BANDA ACEH

Nurul Zahara

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pandangan remaja terhadap aturan berbusana islami di Kota Banda Aceh dengan fokus pada praktik penggunaan pakaian olahraga di Stadion Harapan Bangsa. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan ruang publik yang mempertemukan aturan Syariat Islam, aktivitas olahraga, serta praktik keseharian remaja yang berkaitan dengan tubuh dan cara berpakaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pandangan remaja dalam memaknai aturan berbu…

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA JINAYAT…

Mifthahul Jannah

Perbuatan jinayat sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengaturan mengenai pelaksanaan uqubat terdapat pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Qanun Acara Jinayat pengaturan uqubat pada setiap jarimah sudah diatur berdasarkan hukum acaranya. Namun Kenyataannya masih ada hambatan yang dialami oleh ja…

ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL RUKOH BANDA ACEH MENURUT TINJAUA…

ATIKA KHALISAH FAJRIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di Pasar Tradisional Rukoh, Banda Aceh. Pasar tradisional yang ditandai oleh intensitas interaksi sosial yang tinggi menjadi ruang penting untuk mengkaji sejauh mana praktik perdagangan telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi la…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HU…

Rizqi Hidayat Mizan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN QANUN JINAYAT (Studi Kasus Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah) Rizqi Hidayat Mizan* Rizanizarli** Sulaiman*** ABSTRAK Anak pelaku tindak pidana pemerkosaan secara normatif ditempatkan sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan hak anak sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor …


    SERVICES DESK