Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMAKNAAN PENGGUNAAN HIJAB TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDA ACEH

Citra Ayu Andini

ABSTRAK Hijab merupakan salah satu simbol identitas perempuan muslim yang memiliki makna yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan hijab tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, namun juga berkaitan dengan identitas diri, pilihan personal, serta pengalaman sosial yang dialami oleh setiap perempuan. Dalam konteks ini, Kota Banda Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam melalui Qanun Aceh No.11 Tahun 2002, namun masih ditemukan perempuan…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH NO.230/PDT.G…

DWI HADI KUSUMA

Pembuktian unsur nusyuz dalam perkara perceraian memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap hak-hak istri, seperti hak nafkah dan hak keperdataan lainnya. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur secara rinci standar pembuktian nusyuz, sehingga menimbulkan perbedaan penilaian dalam praktik peradilan. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna yang menetapkan Termohon sebagai pihak yang nusyuz berdasarkan alat bukti e…

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DZAWIL ARHAM DALA…

MULIA AKBAR

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dari golongan dzawil arham pada pewarisan garis keturunan derajat ketiga. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengingat adanya perbedaan pandangan antara fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI),…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS RSEBAGAI SALAH SATU DASAR PEN…

Arief Syahroni

"KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN" Arief Syahroni 1 Azhari 2 Zahratul Idami 3 ABSTRAK Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan Ahli …

PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH IKHTILATH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA DIVERS…

NURUL KIRAMAH ZAINI

ABSTRAK NURUL KIRAMAH ZAINI, PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH 2015 IKHTILATH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56) pp,,bibl,,tbl Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H. Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali …

KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN KEDISIPLINAN SANTRI DI BANDA ACEH

Nuris Noviannisa Maghfirahmi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pentingnya kepemimpinan dalam pembinaan kedisiplinan santri di pondok pesantren. Meski pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menekankan karakter dan nilai-nilai Islam, masih terdapat permasalahan kedisiplinan santri dalam praktiknya, seperti keterlambatan shalat berjamaah, ketidakhadiran di halaqah tahfizh, ketidakkonsistenan mengikuti jadwal harian, dan pelanggaran peraturan asrama. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk meneliti peran kepemi…

POLITIK HUKUM FORMULASI 'UQUBAT RESTITUSI KORBAN PERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM …

Syarifah Rahmatillah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara normatif telah mengakui hak restitusi bagi korban perkosaan. Namun, terdapat diskoneksi paradigmatik antara law in books dengan law in action, di mana pemenuhan hak pemulihan korban kerap terabaikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama penelitian ini adalah lemahnya formulasi politik hukum dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat 2014 yang memposisikan restitusi sebagai ‘uqubat tambahan fakultatif melalui diksi dapat serta berga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

UPAYA TOKOH MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH DALAM P…

Indah Tryana

ABSTRAK Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari keistimewaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks implementasi di tingkat gampong, peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting karena mereka memiliki legitimasi sosial dan kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat. Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditetapkan sebagai salah satu percontohan Kampung Syariah sejak tahun 2012 dengan tujuan menginternali…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP MINAT BERWAKAF MELALUI KEPER…

Sulastri Ningsih

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat berwakaf masyarakat di Provinsi Aceh, dengan kepercayaan kepada lembaga wakaf sebagai variabel mediasi. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial, namun pengelolaannya belum sepenuhnya optimal akibat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan …


    SERVICES DESK