Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

JURIDICAL ANALYSIS OF NON-INTERVENTION PRINCIPLE IN THE UNITED NATIONS CHARTE…

RISWANA PRATIWI

-

TANGGUNG JAWAB PESERTA TEMPUR DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM SUATU…

Jufrian Murzal

Konflik bersenjata yang terjadi di suatu negara akan menimbulkan dampak yang negatif bagi suatu negara, seperti hancurnya benda cagar budaya yang merupakan identitas masyarakat dan peradaban dunia, padahal perlindungan benda cagar budaya diatur oleh hukum internasional. Sehingga perlunya Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perlindungan benda cagar budaya pada saat konflik bersenjata. (Armed Conflict). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaa…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI KABU…

Listiya Fadhillia

ABSTRAK Listiya Fadhillia, 2016 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 12 huruf d Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 83 huruf a yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK YANG TIDAK …

Melsa Sriana

ABSTRAK Melsa Sriana, 2016 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun…

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONA…

IDA TUTIA RAKHMI

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Ida Tutia Rakhmi Mujibussalim Mahfud *** ABSTRAK ** * Pasal 2 Konvensi 1951 yang berisi tentang kewajiban dari pengungsi yang harus ditaati ketika berada di suatu wilayah Negara, tetapi masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam maupun di luar negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia. Adanya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ra…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYADAPAN …

VERA YANTI ARTEGA

KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013) Vera Yanti Artega* Adwani** Sanusi Bintang*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hubungan internasional yang sudah terjalin tersebut pada suatu waktu juga bisa menimbulkan permasalahan, hal ini karena ada para pihak yang melakukan pelanggaran dan tindakan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS LOBI ISRAEL TERHADAP PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA …

EKA RISYA FITRI

ABSTRAK Amerika Serikat merupakan negara adidaya sehingga kebijakan luar negeri sangat mempengaruhi keputusan dunia internasional. Salah satu kebijakan yang mengejutkan dunia terjadi pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Donald Trump mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Keputusan tersebut membuat tanda tanya bagi masyarakat dunia karena Trump dianggap tidak serius untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina tersebut serta dianggap berpihak …

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 T…

Ida Tutia Rakhmi

ABSTRAK IDA TUTIA RAKHMI, IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN 2015 PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM Sophia Listriani, S.H., LLM Anak merupakan anugerah dalam keluarga dan selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak an…

TINJAUAN YURIDIS KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGUNGSI ANAK MENURUT…

Uswatun Hasanah

ABSTRAK USWATUN HASANAH, 2015 TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 KONVENSIHAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAPPENGUNGSI ANAK MENURUT HUKUMINTERNASIONALFakultasHukum UniversitasSyiah Kuala. (v, 63)pp., bibl.,app. (Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.) Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan …


    SERVICES DESK