Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-T…

RIDEA OKTAVIA

Pengurangan vonis pidana Pinangki dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat, sebab Pinangki selaku aparat penegak hukum terbukti melakukan tindak pidana korupsi (suap), tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tepat dijadikan alasan untuk men…

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TANTHAWI

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SEB…

Cut Dinda Kaamila Shahnaz

Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan seorang saksi menjadi kunci dalam mengungkap perkara pidana yang terjadi. Begitu pula hal nya dengan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Saksi mahkota tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEG…

Rozatul Jannah

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Hal ini menunjukkan perlunya kajian…

ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH …

Hidayat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, sarana dan prasarana, kemandirian keuangan daerah, aksesibilitas daerah, karakteristik umur daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari tahun 2020-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah dengan kategori 3T berda…

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TE…

SUSI ASMITA

ABSTRAK Infrastruktur jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat di era digital karena berperan dalam mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara cepat dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Namun, akses jaringan telekomunikasi di Desa Melidi Kabupaten Aceh Timur masih belum optimal, ditandai dengan …

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN ACEH BE…

Amrullah

ABSTRAK Anggaran dana desa yang seharusnya di gunakan berdasarkan prioritas yang telah di tetapkan dalam PERMENDES justru menjadi alat untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Piyeung Lhang dan Desa Seurapong, Kabupaten Aceh Besar sehingga menimbulkan celah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Teori yang digunakan adalah Teori Kekuasaan, Teori GONE dan Konsep Pengelolaan Anggaran Dana D…

PERAN AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGAN ANTARA MANDATORY SPENDING DAN PENCAPAIAN S…

Riza Afrianda

Penelitian ini bertujuan menguji peran akuntabilitas keuangan dalam memoderasi pengaruh mandatory spending terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, dilatarbelakangi oleh fenomena paradoks di mana peningkatan anggaran daerah tidak diikuti perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. Menggunakan data panel dari 85 Kabupaten/Kota (425 observasi, 2019–2023) dan analisis Moderated Regression Analysis (MRA), hasil penelitian menu…

PERANAN DAN KEKUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAG…

AKHTAR ABRAR LUBIS

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mengatur bahwa temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana wajib dilaporkan kepada instansi berwenang dan dapat dijadikan dasar penyidikan. Laporan Hasil Peme…

KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

AULIA KAMAL PASHA

ABSTRAK AULIA KAMAL PASHA (2021) KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp.,bibl Sufyan, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa sekretaris gampong diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara ke…


    SERVICES DESK