Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN (SUATU PENELITIAN…

RIANDA

ABSTRAK RIANDA , TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN (2021)’ WEWENANG DALAM JABATAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 74) pp.,bibl.,tabl.,app. (Tarmizi S.H,M.Hum) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau or…

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU…

AVIS AFDIL SULTANI

ABSTRAK AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI …

Audina Diansha

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua pul…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERBANKAN T…

Rahmat Fajri

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 603 dan Pasal 604, mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang telah nyata (actual loss), bukan potensi kerugian (po…

PERAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MELALUI PENINGKATAN K…

Vira Fitriani

ABSTRAK Dinas Sosial ialah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial. Namun program bantuan sosial seringkali menemukan kekeliruan saat memastikan siapa yang layak menjadi penerima bantuan seperti permasalahan ketidakakuratan data penerima bantuan, salah satunya di provinsi Aceh. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas data dan program unggulan oleh lembaga/instansi terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Din…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN HIBAH BIDANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUN…

FITRA AL GHIFARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan hibah dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh kepada mitra binaannya. Bantuan hibah merupakan salah satu bentuk dukungan PLN terhadap pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data diperoleh melalui obse…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH TERHADAP PRODUK DOMEST…

Alfan Mufrody

Salah satu dinamika pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. lndikator ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tersebut adalah data Produk Domestik Regional Brute (PDRB). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran pemerintah Provin…


    SERVICES DESK