Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (S…

IRVATUL MAIDA PUTRI

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan hak fundamental yang wajib diberikan kepada setiap anak yang sedang menjalani pembinaan. Hak tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Banda Aceh masih belum …

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TIND…

Multazam S

Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di LPKS belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pembera…

STATUS HUKUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN…

M. Fuad

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Pasal 60 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan. Perguruan Tinggi Swasta di Aceh telah diselenggarakan …

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH

Susilawati

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH Susilawati Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Aceh menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf…

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF D…

Mudhafar Anzari

Hak dasar warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan khusus kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kewajiban hukum pemerintah …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI …

Wendy Juliasari

TINJAUAN YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. Wendy Juliasari * Adwani ** Mahfud *** ABSTRAK Pendidikan inklusif merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam bidang pendidikan, yang mana landasan yuridis pelaksanaanya diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun, isi dan ke…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK